Target pendapatan yang diproyeksikan pada APBD Badung 2024 sebesar Rp 11,3 triliun, tapi hanya mampu didapat sekitar Rp 8,6 triliun. Di sisi lain, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Badung tahun anggaran 2024 mencapai Rp 381 miliar.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan adanya Silpa meski proyeksi pendapatan belum maksimal disebabkan sejumlah hal. Adi mengeklaim salah satunya ada penghematan anggaran pada kegiatan yang kurang penting.
“Pertama efisiensi terhadap beberapa kegiatan. Kedua langkah cerdas untuk mengambil tindakan mana prioritas mana tidak. Inilah pentingnya pengendalian kas,” ucap Adi usai rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badung 2024 di gedung DPRD Badung, Kamis (3/7/2025).
Adi menyebut penghematan anggaran itu cukup membantu di tengah problem Badung yang belum bisa maksimal merealisasikan target pendapatan, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 7,5 triliun dari yang ditargetkan Rp 10,2 triliun. Ia juga menegaskan berkat pengendalian kas itu, pemerintah tidak sampai berutang.
“Jadi kami tidak serta merta begitu dirancang X triliunan, terhadap belanja, kami langsung ngegas. Kami tetap kendalikan. Sebisa mungkin zero utang. Kegiatan yang belum prinsip, kami hold (tunda) dan utamakan yang mandatori,” ucap dia.
Politikus PDIP itu mengakui pemerintah memasang target pendapatan yang cukup tinggi. Ia menyebut angka yang ditetapkan sebagai asumsi, otomatis memacu perangkat daerah penghasil PAD untuk bekerja maksimal.
Dalam paparannya, PAD Badung tahun 2024 terealisasikan sebesar Rp Rp 7,5 triliun dari yang ditargetkan Rp 10,2 triliun. Sedangkan pendapatan Badung yang sah lainnya Rp 1 miliar lebih dari yang dirancang Rp 3,9 miliar, serta pendapatan transfer Rp 1,1 triliun.
Sementara itu, untuk belanja daerah, Pemkab Badung mengeluarkan anggaran belanja operasi Rp 5,2 triliun, dari yang dipasang Rp 7 triliun lebih. Untuk belanja modal Rp 1,8 triliun dari yang dipasang Rp 2,5 triliun.
Pemkab Badung juga hanya memanfaatkan dana khusus untuk pos Belanja Tidak Terduga (BTT) hanya Rp 8 miliar dari yang dianggarkan Rp 75 miliar. Sementara itu belanja transfer Rp 1,8 triliun dari anggaran yang ada Rp 2,4 triliun lebih.
