Aksi demonstrasi direncanakan akan digelar di Kabupaten dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, (NTB) pada Senin (1/8/2025). Mengantisipasi hal itu, anggota TNI dan polisi disiagakan di beberapa titik.
Pantauan infoBali, siaga penjagaan yang melibatkan aparat gabungan TNI-Polri, seperti di kantor DPRD Kota Bima dan Kabupaten Bima yang berada di wilayah hukum Polres Bima Kota. Penjagaan juga termasuk kantor Wali Kota (Walkot) Bima.
Siaga penjagaan tersebut menyusul beredarnya informasi bahwa kantor DPRD Kabupaten dan Kota Bima akan menjadi pusat titik aksi demo pada Senin (1/9) hingga Selasa (2/9).
Sebelumnya Wakapolres Bima Kota, Kompol Herman, telah menerima informasi adanya rencana aksi demo di wilayah hukum Polres Bima Kota Bima pada Senin. Namun pemberitahuan resminya tidak ada.
“Besok ada tiga aksi demo berkaitan dengan isu lokal yang ada pemberitahuan. Sementara isu nasional tidak ada, hanya beredar di sosial media saja,” ujar Herman dikonfirmasi infoBali, Minggu (31/9/20265) sore.
Meski demikian, Herman mengaku pihaknya akan tetap mengawal serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia mengajak massa aksi menyampaikan aspirasi dan tuntutan tanpa merusak fasum dan anarkis.
“Mari kita sama-sama berpikir jernih dan tidak saling memprovokasi,” harapnya.
Pejabat Pakai Randis Diimbau Lewat Jalur Alternatif
Menyusul adanya gerakan aksi massa dari kampus wilayah Kabupaten Bima menuju kantor DPRD Kabupaten Bima pada 1-2 September 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima mengeluarkan imbauan kepada pejabat yang menggunakan kendaraan dinas (randis) untuk mengantisipasi aksi demo.
“Mengambil jalur alternatif, tidak mendekati titik aksi,” kata Bupati melalui Kabag Prokopim Setda Kabupaten Bima, Suryadin.
Suryadin memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal seperti biasa. Para pegawai di lingkungan Pemkab Bima tetap masuk kerja dengan menggunakan seragam atau atribut meski ada rencana demo.
“Pegawai tetap masuk bekerja seperti biasa dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dari waktu ke waktu. Tidak ada imbauan untuk menggunakan pakaian bebas atau selain pakaian dinas,” pungkas Suryadin.
