Ricuh di Parlemen Turki saat Menteri Kehakiman Baru Dilantik

Posted on

Denpasar

Parlemen Turki berubah ricuh setelah anggota parlemen dari partai berkuasa dan oposisi terlibat perkelahian menyusul pengangkatan Menteri Kehakiman yang baru oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Dilansir, Kamis (12/2/2026), keributan pecah saat anggota parlemen oposisi berupaya menghalangi Jaksa Agung Istanbul Akin Gurlek untuk mengucapkan sumpah jabatan di parlemen. Gurlek ditunjuk Erdogan untuk menduduki jabatan tertinggi di bidang peradilan.

Upaya penghadangan tersebut memicu ketegangan hebat. Sejumlah anggota parlemen terlihat saling mendorong, bahkan beberapa di antaranya melayangkan tinju ketika emosi tak lagi terkendali.

Gurlek bukan figur asing bagi oposisi. Sebagai Jaksa Agung Istanbul, ia sebelumnya memimpin sejumlah persidangan tingkat tinggi terhadap anggota partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik atau CHP. Persidangan itu telah lama dikecam oposisi karena dinilai bermotif politik.

Meski diwarnai kekacauan, Gurlek tetap terlihat mengucapkan sumpah jabatan dengan dikelilingi anggota parlemen dari partai berkuasa.

Perombakan Kabinet dan Ketegangan Politik

Pengangkatan Gurlek merupakan bagian dari perombakan kabinet yang diumumkan Erdogan pada Rabu (11/2) waktu setempat. Dalam perombakan tersebut, Erdogan juga menunjuk Mustafa Ciftci, gubernur provinsi Erzurum, sebagai Menteri Dalam Negeri.

Sebelumnya, ratusan pejabat dari wilayah yang dikelola CHP ditangkap dalam penyelidikan korupsi. Salah satunya adalah Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu, yang secara luas dipandang sebagai saingan utama Erdogan. Imamoglu ditangkap tahun lalu.

Pemerintah Turki menegaskan bahwa lembaga peradilan bertindak secara independen. Namun, tidak ada alasan resmi yang disampaikan terkait perombakan kabinet tersebut.

Pengangkatan pejabat baru ini terjadi di tengah pembahasan kemungkinan reformasi konstitusional dan upaya perdamaian dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Inisiatif itu bertujuan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan parlemen diharapkan mengesahkan reformasi guna mendukung proses tersebut.