Realisasi pendapatan daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp 1,625 triliun atau 26,28 persen hingga awal Mei 2025 dari total APBD Rp 6,182 triliun lebih.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB Nursalim mengatakan realisasi pendapatan belanja APBD NTB berada di urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia.
Sedangkan, realisasi belanja APBD 2025 berada pada angka sebesar Rp 1,481 triliun atau 23,82 persen dan masuk enam besar dari 38 provinsi.
“NTB masuk kategori realisasi sangat progresif di atas rata-rata nasional pada urutan ke 6 besar nasional,” kata Nursalim di kantor Gubernur NTB, Rabu (14/5/2025).
Meski begitu, Nursalim melanjutkan, Kemendagri memberikan catatan terhadap realisasi belanja dan pendapatan. “Yang menjadi catatan realisasi pendapatan lebih rendah daripada belanja,” katanya.
Selain itu, realisasi pendapatan di Kota Bima berada di bawah angka nasional. “Nah ini menjadi catatan Kemendagri perlu ada pendampingan Bima,” katanya.
Adapun beberapa komponen realisasi pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli DAerah (PAD) sebesar Rp 533,104 miliar lebih atau 21,21 persen, pendapatan transfer sebesar Rp 1, 092 triliun lebih atau 31,55 persen dan pendapatan transfer antardaerah sebesar Rp 193, 914 juta lebih atau 6,54 persen.
Sementara, pada posisi belanja daerah, yaitu belanja operasional sebesar Rp 1,233 triliun lebih atau 26,57 persen. Untuk belanja Modal, masih kecil karena pada triwulan satu sedang proses administrasi dan dokumen lainnya, sehingga belum dilakukan transaksi pembayaran. Sedangkan, belanja tidak terduga serta belanja transfer sebesar Rp 227, 255 miliar lebih atau 28,53 persen.
“Berdasarkan Inpres penggunaan APBD harus lebih banyak bersentuhan langsung ke masyarakat dan untuk membiayai program di kabupaten untuk masyarakat,” katanya.
Nursalim pun tetap optimistis pengelolaan keuangan pada triwulan kedua lebih progresif dari triwulan pertama.
