Video monolog Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik. Dalam video tersebut, Gibran mengulas peluang besar yang dimiliki Indonesia di tengah tantangan global, salah satunya puncak bonus demografi yang diprediksi terjadi pada 2030-2045.
Dilansir dari infoNews, Senin (28/4/2025), video itu diunggah melalui saluran YouTube resmi Gibran beberapa waktu lalu. Unggahan tersebut memicu kritik dari sejumlah pihak, tetapi juga mendapat pembelaan dari Istana.
Dalam video monolognya, Gibran menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi untuk kemajuan bangsa.
“Saat ini, Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif,” kata Gibran dalam video unggahan di saluran YouTube resminya, dilihat Minggu (20/4/2025).
Gibran menegaskan Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030-2045, yang merupakan peluang besar bagi kemajuan bangsa.
“Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi, kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak Bonus Demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045,” sambung dia.
Menurut Gibran, momentum bonus demografi ini hanya terjadi sekali dalam peradaban bangsa. Ia mengajak semua pihak untuk mengelola peluang ini dengan baik.
“Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda, memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan,” ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyoroti unggahan video monolog Gibran. Ia menilai Gibran sebaiknya lebih fokus bekerja dibandingkan membuat banyak video.
“Ya kalau menurut saya sih jangan terlalu banyak bikin video lah ya. Kerja aja gitu loh,” kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4).
Deddy juga menyinggung soal Dedi Mulyadi saat menanggapi aktivitas Gibran, meski tidak merinci lebih lanjut.
“Video terus, nggak habis-habis. Nanti sama kayak Pak Dedi Mulyadi lagi,” ujarnya.
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaf Patty, balik mengkritik pernyataan Deddy. Ia menilai komentar Deddy terhadap Gibran tidak esensial.
“Memang berapa banyak video yang dibuat Pak Wapres? Beberapa orang merasa mereka harus bicara agar tetap exist, biarpun nggak ada esensinya, yang penting bicara. Mungkin Deddy seperti itu,” kata Utje saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).
Utje juga menyebut Deddy tak peduli soal kebenaran ucapannya dan menilai ada rasa tidak suka terhadap keluarga Jokowi.
“Kalau Deddy yang penting ngomong, mau benar atau tidak benar, dia nggak peduli,” katanya.
“Sepertinya kombinasi level akut,” tambah Utje.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro membela Gibran terkait video monolog tersebut. Ia menyebut langkah Gibran sebagai bentuk komunikasi langsung kepada masyarakat.
“Ya ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat,” ujar Juri di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu (27/4/2025).
Menurut Juri, penyampaian informasi langsung oleh pejabat kepada masyarakat penting agar tidak terjadi bias informasi.
“Ya kan, baik mengenai program-program pemerintah maupun terhadap hal-hal yang penting untuk segera disampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Tentu caranya macam-macam, modelnya macam-macam. Yang penting pesannya sampai ke masyarakat,” katanya.
“Sehingga bias informasi dan kadang-kadang informasi yang beredar sering kali sudah bias dan tidak benar. Oleh karena itu, baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres,” imbuhnya.
Menanggapi kritik dari Deddy Sitorus, Juri menegaskan berbicara kepada publik adalah bagian dari tugas pejabat negara.
“Loh salah satu pekerjaan pejabat itu ya bicara. Salah satu pekerjaan Pak Presiden, Pak Wapres, para Menteri ya bicara,” kata Juri.
“Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” pungkasnya.
Monolog Gibran
Kritik PDIP
Relawan Jokowi Balik Kritik
Dibela Istana
