Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB), Rachmat Hidayat, mewanti-wanti seluruh kader partai banteng di NTB untuk tidak bermain dalam kasus uang ‘siluman’ dari penyerahan dan pengelolaan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB 2025. Ia mengancam akan memecat kader PDIP jika terlibat dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB itu.
“Begitu dia (kader) tersangka, saya pecat. Catat baik-baik omongan saya,” ujar Rachmat saat diwawancarai seusai pembukaan Konferensi Daerah (Konferda) PDIP NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Senin (27/10/2025).
“Kalau ada yang terkena (kasus uang siluman), ya urusan (mereka) pribadi,” imbuhnya.
Rachmat meminta kader PDIP di NTB bergotong royong membangun daerah. Ia mengingatkan anggota DPRD NTB dari PDIP untuk mengutamakan kepentingan warga.
“Supaya mereka jadi kader sejati yang baik, jangan ditukar dirinya dengan uang. Jangan dia barter dengan materi. Tapi barterlah dirinya dengan kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD NTB kembali mengembalikan uang ke Kejati NTB terkait dugaan uang ‘siluman’ dari penyerahan dan pengelolaan anggaran Pokir 2025. Total uang yang telah diterima Kejati NTB kini mencapai lebih dari Rp 2 miliar.
Sebelumnya, Kejati NTB telah menerima pengembalian uang dari sejumlah anggota DPRD NTB sebesar Rp 1,8 miliar saat kasus masih dalam tahap penyelidikan. Adapun, kasus dugaan uang “siluman” tersebut naik ke tahap penyidikan setelah penyidik menemukan adanya perbuatan melawan hukum.
Pada tahap penyidikan, sejumlah anggota DPRD NTB telah diperiksa penyidik. Termasuk Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Wakil Ketua II DPRD NTB Yek Agil, hingga Wakil Ketua III DPRD NTB Muzihir.
