Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengajukan proposal pembangunan riprap atau pemecah gelombang senilai Rp 145 miliar kepada Kementerian PUPR. Usulan ini kini mendapat sinyal positif dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pembangunan riprap tersebut ditujukan untuk melindungi garis pantai sepanjang 9 kilometer (km) di wilayah Kota Mataram dari ancaman abrasi.
“Satu bulan lalu kami sudah diundang ke Bappeda Provinsi (NTB) untuk memutakhirkan data-data usulan daerah ke pusat. Dan di dalam (rapat) online dengan Bappenas, sudah menjadi catatan. Artinya, sudah masuk. Akan tetapi kapan dikerjakan masih menunggu waktu,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, saat dikonfirmasi di Mataram, Jumat (18/7/2025).
Lale menyebut, proposal milik Pemkot Mataram kini telah tercatat dalam database Bappenas. Ia menilai hal itu menjadi indikasi awal bahwa pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, memberikan respons positif.
“Di dalam (rapat) online dengan Bappenas itu (proposal) sudah menjadi catatan. Artinya, data kami sudah masuk,” jelas Lale.
“Karena data sudah masuk database, mudah-mudahan (pembangunan riprap) bisa tahun ini atau tahun depan,” lanjutnya.
Empat Titik Abrasi Masuk Prioritas
Berdasarkan data Dinas PUPR Kota Mataram, ada empat titik garis pantai yang masuk dalam kategori mendesak untuk segera dibangunkan riprap. Keempat titik tersebut yakni Pantai Bintaro, Pantai di Pondok Prasi, Pantai Mapak, dan Pantai Tanjung Karang.
“Empat titik ini urgent semua, ada yang panjangnya 100 meter, bahkan 200 meter, bervariasi,” kata Lale.
Namun, Lale belum dapat memastikan apakah anggaran Rp 145 miliar akan dikucurkan sekaligus untuk empat titik tersebut atau bertahap.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan riprap tersebut. Menurut Mohan, estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 145 miliar.
“Memang kalau riprap ini butuh intervensi dari kementerian. Setidaknya Pemprov NTB bisa mengafirmasi yang sudah jadi harapan kami,” ujar Mohan sebelumnya.
Sementara itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I juga pernah mengajukan usulan anggaran penanganan abrasi di sejumlah titik rawan di Mataram. Total anggaran yang diusulkan mencapai Rp 250 miliar, lebih besar dari usulan Pemkot Mataram.
