Rencana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai pro kontra. Sejumlah perbekel atau kepala desa di Bali keberatan dengan program tersebut. Sebab, pembentukan Kopdes dinilai berpotensi tumpang tindih dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah beroperasi di masing-masing desa.
“Apakah boleh kami tidak membuat koperasi lagi? Kami ingin membesarkan yang telah ada, BUMDes toh juga berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami tidak ingin setengah-setengah,” ujar Perbekel Desa Kutuh, Kuta Selatan, I Wayan Mudana, saat sosialisasi percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih di kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (29/4/2025).
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bali I Wayan Ekadina mengatakan pembentukan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui musyawarah masing-masing desa. Menurutnya, Kopdes Merah Putih memungkinkan jika digabung atau merger dengan BUMDes yang lebih dulu eksis.
“Kalau kami bilang merger, revitalisasi, atau penggabungan itu bisa. Makanya bisa suatu usaha koperasi ada enam (bidang usaha), ini yang saling mengisi,” ujar Ekadina.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mencatat sejauh ini ada sebanyak 5.442 koperasi yang tersebar di seluruh Bali. Pemerintah memberikan waktu untuk membentuk Kopdes Merah Putih hingga akhir Juni.
“Setiap desa kami sudah melakukan pemetaan mana desa yang sudah ada koperasi, mana yang belum. Itu kami lakukan pemetaan apa direvitalisasi atau digabungkan atau pembentukan,” imbuhnya.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM (Wamenkop) Ferry Juliantono mengeklaim Kopdes Merah Putih lebih unggul dari BUMDes. Menurut dia, skema permodalan Kopdes Merah Putih tidak hanya bersumber dari dana desa, melainkan juga mengandalkan berbagai sumber anggaran lain.
“Kalau BUMDes kan hanya menggunakan dana desa dan tergantung dari pemerintah desanya, kalau ini kan sumber dananya nggak hanya dana desa,” kata Ferry di kantor Gubernur Bali, Selasa.
Ferry menjelaskan pendanaan Kopdes Merah Putih akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, serta sumber-sumber lain. Namun, hingga kini Kemenkop masih menunggu kejelasan besaran dana dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
“Ini baru pembentukan belum bicara tentang permodalan, nanti ada tahap tentang operasionalisasi kalau sudah ada juklak juknis dan segala macam,” ujar Ferry.
Ia menegaskan desa tidak akan terbebani karena dana tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran desa. Musyawarah desa pun akan tetap digelar guna menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.
Ferry optimistis Kopdes mampu mengatasi masalah pengangguran di desa dan menjadi solusi dari maraknya praktik pinjaman online (pinjol) dan rentenir yang membebani warga.
“Kalau ada pihak-pihak yang nggak senang keberadaan koperasi desa menurut saya dia kaki tangan pinjaman online atau kaki tangan rentenir,” ujarnya.
Ferry menyebut Kopdes Merah Putih memiliki keunggulan karena diinisiasi langsung oleh negara secara konstitusional. Koperasi ini akan memiliki aset dan lembaga usaha yang dapat dikembangkan serta diintegrasikan dengan sektor keuangan.
“Jadi akan ada perputaran uang yang masif di desa-desa, akan ada aset yang bisa dikembangkan punya lembaga ekonomi badan usaha yang bisa diintegrasikan dengan sektor keuangan,” tuturnya.
Ferry meminta seluruh desa di Bali menggelar musyawarah desa terkait pembentukan Kopdes Merah Putih. Ia mengatakan pemerintah membuka ruang dialog melalui mekanisme Musyawarah Desa. Keputusan membentuk Kopdes Merah Putih diserahkan sepenuhnya kepada warga desa.
“Kami membuka mekanisme musyawarah desa, itu lah peserta desa melakukan diskusi berkaitan dengan modulnya,” kata Ferry.
Ferry menyarankan, bagi desa yang sudah memiliki BUMDes dengan kinerja baik, perlu dilakukan pengaturan ulang tugas dan fungsi masing-masing lembaga agar tidak tumpang tindih dengan kopdes. Sebab, dia berujar, masih banyak desa lain yang BUMDes-nya belum berkembang.
“Menurut saya tinggal diatur mana yang sudah dikerjakan BUMDes, mana yang bisa dikerjakan kopdes, karena ada beberapa wilayah juga BUMDes-nya belum maju,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
Memungkinkan Merger dengan BUMDes
Wamenkop Klaim Lebih Unggul dari BUMDes
Sentil Pinjol dan Rentenir
Minta Desa Segera Gelar Musyawarah
