Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus sistem outsourcing. Kalangan pengusaha mewanti-wanti rencana tersebut berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengungkapkan penghapusan outsourcing dapat mempersempit lapangan kerja. Sebab, menurut dia, banyak anak muda yang dipekerjakan di perusahaan dengan skema outsourcing.
“Jangan sampai penghapusan outsourcing ini malah semakin mempersempit kesempatan kerja atau bahkan menghilangkan lapangan-lapangan pekerjaan yang selama ini banyak sekali anak-anak muda kita, pekerja-pekerja kita di sektor outsourcing ini,” kata Sarman, Minggu (4/5/2025), dikutip dari infoFinance.
Sarman mendorong pemerintah untuk berdiskusi bersama dengan pihak-pihak terkait agar dapat menekan dampak negatif penghapusan outsourcing. Menurutnya, nasib para pekerja yang saat ini berada di sektor outsourcing juga perlu diperhatikan.
“Kami dari pengusaha tentu mengusulkan ini kita perlu duduk bersama gitu kan, kemudian kita inventarisir. Kalau memang perlu dibatasi, kira-kira bidang-bidang sektor-sektor atau mungkin divisi apa saja yang yang boleh outsourcing dan mana yang tidak?” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menilai penghapusan sistem outsourcing saat ini dinilai tidak tepat. Sebab, keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja serta banyaknya pekerja yang mengalami PHK.
“Timing-nya menurut saya kurang tepat. Karena kita lagi sedang banyak PHK, sedang ada pelemahan ekonomi. Mestinya dalam situasi yang tertekan seperti ini kita bukan malah meregulasi tapi mederegulasi supaya ekonomi bisa berjalan dengan baik, dengan bebas. Harus ada relaksasi-relaksasi, bukan sebaliknya,” kata Bob.
Bob mengungkapkan saat ini orang berbondong-bondong mencari pekerjaan, bahkan yang lulusan SMP. Apabila rencana itu direalisasikan, dia berujar, justru akan semakin menekan perusahaan skala kecil dan menengah.
“Kan outsourcing itu menyerahkan pekerjaan. Ya pasti kan penyerahan pekerjaan dari perusahaan besar ke perusahaan yang lebih kecil lagi kan. Nah kalau dihapuskan yang korban siapa? Perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan menengah kecil. Yang sekarang ini saja mereka sudah tertekan,” terang Bob.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana untuk menghapus skema kerja outsourcing. Rencana tersebut akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan segera dibentuk.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional memikirkan bagaimana caranya, kalau bisa segera. Tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo dalam pidatonya di peringatan May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Artikel ini telah tayang di infoFinance. Baca selengkapnya
