Denpasar –
Polisi Israel menyatakan akan mengerahkan kekuatan besar di sekitar Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Di sisi lain, pejabat Palestina menuduh Israel kembali memberlakukan pembatasan di kompleks tersebut.
Dilansir dari, Selasa (17/2/2026), selama bulan puasa, ratusan ribu warga Palestina secara tradisional menghadiri salat di Al-Aqsa-situs tersuci ketiga dalam Islam yang terletak di Yerusalem Timur. Wilayah itu direbut Israel pada 1967 dan kemudian dianeksasi.
Arad Braverman, perwira senior polisi Yerusalem, mengatakan pasukan akan dikerahkan siang dan malam di seluruh kompleks, yang oleh umat Yahudi dikenal sebagai Bukit Bait Suci, serta di area sekitarnya.
Braverman menyebut ribuan polisi juga akan disiagakan saat salat Jumat, yang biasanya menarik jumlah jemaah terbesar. Ia mengatakan polisi telah merekomendasikan penerbitan 10.000 izin bagi warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki, yang memerlukan izin khusus untuk memasuki Yerusalem.
Namun, Braverman tidak merinci apakah pembatasan usia akan diterapkan. Ia menambahkan, jumlah akhir orang yang diizinkan masuk akan ditentukan pemerintah.
Dalam pernyataan terpisah, Pemerintahan Yerusalem Palestina mengatakan telah menerima informasi bahwa izin masuk akan kembali dibatasi bagi pria di atas 55 tahun dan perempuan di atas 50 tahun, serupa dengan kriteria tahun lalu.
Pernyataan itu juga menyebut otoritas Israel menghalangi Waqf Islam-badan yang dikelola Yordania dan mengatur situs tersebut-melakukan persiapan rutin Ramadan, termasuk pemasangan struktur peneduh dan pendirian klinik medis sementara.
Sumber Waqf mengonfirmasi adanya pembatasan tersebut dan menyebut 33 pegawainya dilarang memasuki kompleks pada pekan menjelang Ramadan.
Kompleks Al-Aqsa menjadi simbol utama identitas Palestina sekaligus kerap menjadi titik konflik. Berdasarkan pengaturan yang telah lama berlaku, umat Yahudi dapat mengunjungi kompleks tersebut-yang mereka hormati sebagai lokasi Bait Suci Kedua yang dihancurkan Romawi pada tahun 70 M-namun tidak diperbolehkan berdoa di sana.
Israel menyatakan berkomitmen mempertahankan status quo tersebut, meski pihak Palestina khawatir pengaturan itu terus tergerus. Braverman kembali menegaskan tidak ada perubahan yang direncanakan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ultranasionalis Yahudi semakin vokal menentang larangan berdoa di lokasi itu. Salah satunya politisi sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang sempat berdoa di tempat tersebut saat menjabat sebagai menteri keamanan nasional pada 2024 dan 2025.
