Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Relawan Pro Jokowi (Projo) pun menyindir pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait polemik ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
Megawati mulanya mengomentari hebohnya tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ketua Umum (Ketum) PDIP itu menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
“Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?” ujar Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku ‘Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)’ di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025), dikutip dari infoNews.
“Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, ‘ini ijazah saya’ gitu lho,” imbuhnya.
Ketum Projo Budi Arie Setiadi pun menanggapi pernyataan Megawati tersebut. Ia juga menjelaskan alasan Jokowi melaporkan pihak-pihak yang terus menyerangnya dengan tuduhan ijazah palsu.
“Pelaporan kasus tersebut adalah jalan terakhir yang dilakukan setelah Pak Jokowi dah pihak-pihak lain menyampaikan data dan fakta bahwa ijazah S1 Pak Jokowi asli, tidak palsu. Para penuduh terus melancarkan tuduhan itu dengan mengabaikan data dan fakta. Tentu ada motif di balik tuduhan itu,” kata Budi Arie, Kamis (15/5/2025).
“Publik harus tahu, maka perlu ada proses hukum. Supaya jelas alasan mereka berbuat itu. Apakah motif dendam, ekonomi, atau politik. Publik akan tahu di pengadilan nanti,” imbuhnya.
Menurut Budi Arie, Megawati seharusnya membantu menghentikan upaya para penuduh ijazah tersebut. Sebab, dia berujar, PDIP pernah mencalonkan Jokowi sebagai kepala daerah bahkan terpilih sebagai presiden.
“Sebaiknya Ibu Mega juga sejak lama menyatakan atau meminta para penuduh itu menghentikan tindakan mereka. Mengapa? Karena PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai kepala daerah dan presiden dua periode,” kata Budi Arie.
“Syarat-syarat administratif dan politis tentu sudah dipenuhi dengan proper sehingga bisa menjadi calon dalam Pilkada dan Pilpres,” sambungnya.
Projo, dia berujar, menilai tuduhan ijazah palsu bukan sekadar untuk mendiskreditkan Jokowi. Budi Arie meminta negara untuk turut meluruskan tuduhan terhadap mantan presiden itu.
“Pak Jokowi pernah memimpin Kota Solo, DKI Jakarta, dan RI selama lebih dari 20 tahun. Negara juga berkepentingan meluruskan masalah ini,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di infoNews. Baca selengkapnya
