Denpasar –
Partai politik menyarankan kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan riset indeks integritas untuk penyelenggara pemilu.
Seketretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan akan lebih bagus jika indeks integritas juga dilakukan kepada penyelenggara pemilu.
“Saya pikir ini inisiatif yang bagus kalau mau dikembangin lagi integritas penyelenggara pemilu itu bagus juga kalau dibuatkan risetnya,” kata Kholid usai menghadiri acara Rakornas Evaluasi Capaian IIPP di Kuta, Badung, Rabu (11/2/2026).
Wamenkopolkam Lodewijk Freidrich Paulus merespons hal itu. Menurutnya, kewenangan itu nantinya akan dilakukan oleh DKPP yang membawahi KPU dan Bawaslu.
“Karena memang nanti kan kalau ada itu KPU akan membuat tentang itu, termasuk masalah-masalah yang ada,” kata Lodewijk.
Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Moch Nurhasim menambahkan, jika riset itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Kemenkopolkam.
“Perhitungannya baru selesai, sehingga indeks kepatuhan politik itu akan segera dirilis oleh DKPP bersama Kemenkopolkam,” ujarnya.
