Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali mencapai Rp 8,98 triliun dengan 114.927 debitur pada tahun 2025. Capaian itu menempatkan Bali di posisi kedua setelah Jawa Timur di regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara.
“Untuk regional ini ada sekitar Rp 57,6 triliun, merupakan 25 persen dari total nasional. Di nasional sudah berada di angka 78 persen, ada PR sekitar 22 persen yang harus kita selesaikan,” kata Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza usai memimpin rapat koordinasi Penyaluran KUR Regional Jawa II, Bali, Nusa Tenggara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Denpasar, Kamis (6/11/2025).
Selain Bali, penyaluran KUR di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebesar Rp 4,6 triliun dengan 81.417 debitur. Sementara Yogyakarta mencatat Rp 4,02 triliun dengan 76.990 debitur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 2,33 triliun dengan 55.172 debitur.
“Melalui pertemuan ini kita sudah mendengar beberapa hambatan yang ada dari penyelenggara KUR, yang mana itu sesuai dengan identifikasi kami di lapangan,” jelas Helvi.
Helvi menambahkan, masih ada laporan dari pelaku UMKM yang belum menerima KUR meski sudah memiliki usaha dan kelayakan usaha. Ia menyebut penyelenggara KUR langsung diberikan catatan, terutama jika pengajuan ditolak agar dapat difilter melalui skor kredit.
“Sehingga tujuan pemerintah menyelamatkan masyarakat melalui sektor UMKM terutama bagi kami, kami terjemahkan itu adalah bahwa program ini sangat berkaitan dengan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru,” beber Helvi.
Helvi menilai efektivitas KUR sudah terlihat di sejumlah daerah, termasuk Bali yang tingkat keberhasilan pembiayaannya mencapai lebih dari 78 persen.
“Itu adalah suatu hal yang sangat bagus. Tentu saja ini pesan kepada Pemda seluruh Indonesia, bagaimana komitmen Pemda itu dibutuhkan dalam program pertumbuhan dan menaikkelaskan UMKM,” pungkasnya.
