Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Hingga 21 Oktober 2025, total penyaluran KUR secara nasional mencapai Rp 219,7 triliun dengan 3,7 juta debitur.
Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), nilai penyaluran mencapai Rp 2,2 triliun bagi 53.564 debitur di 22 kabupaten dan kota.
Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyampaikan hal itu saat membuka Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, Legal, Terlindungi di GOR Flobamora, Kupang, Rabu (29/10/2025).
Menurut Riza, program pembiayaan yang digerakkan Kementerian UMKM bersama BRI dan Danantara Indonesia terbukti memudahkan pelaku usaha mengakses modal.
“Jumlah penerima manfaat sebanyak 53.564 debitur, yang tersebar di berbagai sektor usaha produktif,” ujarnya.
Riza mengatakan capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap program pembiayaan pemerintah. Kota Kupang menempati posisi tertinggi penyaluran KUR sebesar Rp 229 miliar untuk 3.231 debitur, disusul Kabupaten Sikka Rp 158 miliar dengan 4.008 debitur, dan Kabupaten Flores Timur Rp 146 miliar dengan 4.017 debitur.
“Penyaluran KUR untuk sektor produksi juga menunjukkan peningkatan. Tahun 2025 tercatat mencapai 60,53%, atau melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 57,82%,” jelasnya.
Tren KUR sektor produksi dalam lima tahun terakhir terus membaik, dari 57,04% pada 2020 menjadi 60,53% pada 2025. Kementerian menilai peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dan lembaga keuangan memperkuat sektor produktif sebagai penggerak ekonomi nasional.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia, termasuk di NTT.
Menurutnya, Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, Legal, Terlindungi, dan Berdaya merupakan bentuk nyata respons pemerintah terhadap keluhan dan tantangan UMKM.
“Banyak urusan izin dan sertifikasi bukan kewenangan kami semata, karena itu kami berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar pelayanan lebih cepat dan mudah,” katanya.
Maman menyebut, kolaborasi lintas sektor telah meningkatkan penerbitan izin dan sertifikasi usaha hingga 300 persen secara nasional. Ia juga mengapresiasi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena atas dukungannya memperkuat ekosistem UMKM di daerah.
Selain itu, pemerintah menargetkan tambahan penyaluran KUR sekitar Rp 1 triliun di NTT untuk memperluas akses pembiayaan.
“Pemerintah hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga sebagai mitra agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” tegas Maman.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, berdasarkan data 2024, jumlah pelaku UMKM di NTT mencapai 566.413 unit, di mana 99,61 persen di antaranya merupakan usaha mikro.
“UMKM di NTT adalah motor pencerahan dan penjaga ekonomi rakyat. Mereka beroperasi tanpa henti dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” ujarnya.
Menurut Melki, kekuatan UMKM terlihat dari aktivitas ekonomi di berbagai kabupaten dan kota yang tetap dinamis tanpa menunggu kebijakan besar dari pusat.
“Hebatnya, UMKM membuat ekonomi di seluruh NTT tetap berputar. Dari gedung ini kita berdiskusi, tapi di luar sana mereka sudah bekerja dan menggerakkan ekonomi rakyat,” katanya.
Ia menilai keberadaan UMKM memberi dampak berganda bagi perekonomian daerah, memperkuat ketahanan sosial, serta membuka peluang pasar domestik hingga internasional.
“UMKM kita adaptif terhadap perkembangan zaman. Mereka bisa menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Posisi NTT yang strategis sebagai wilayah perbatasan memberi potensi besar untuk mengembangkan produk unggulan,” jelasnya.
Melki berharap dukungan terhadap UMKM tidak berhenti di acara seremonial. “Kalau bisa, sebulan sekali pemerintah dan lembaga keuangan duduk bersama agar pelaku UMKM mudah mengurus kebutuhan usaha mereka. Dengan cara ini, kita wujudkan ekosistem UMKM yang kuat dan produktif di NTT,” tandasnya.
Komitmen Pemerintah Perkuat UMKM
UMKM NTT Jadi Tulang Punggung Ekonomi
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia, termasuk di NTT.
Menurutnya, Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, Legal, Terlindungi, dan Berdaya merupakan bentuk nyata respons pemerintah terhadap keluhan dan tantangan UMKM.
“Banyak urusan izin dan sertifikasi bukan kewenangan kami semata, karena itu kami berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar pelayanan lebih cepat dan mudah,” katanya.
Maman menyebut, kolaborasi lintas sektor telah meningkatkan penerbitan izin dan sertifikasi usaha hingga 300 persen secara nasional. Ia juga mengapresiasi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena atas dukungannya memperkuat ekosistem UMKM di daerah.
Selain itu, pemerintah menargetkan tambahan penyaluran KUR sekitar Rp 1 triliun di NTT untuk memperluas akses pembiayaan.
“Pemerintah hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga sebagai mitra agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” tegas Maman.
Gubernur NTT Melki Laka Lena mengatakan, berdasarkan data 2024, jumlah pelaku UMKM di NTT mencapai 566.413 unit, di mana 99,61 persen di antaranya merupakan usaha mikro.
“UMKM di NTT adalah motor pencerahan dan penjaga ekonomi rakyat. Mereka beroperasi tanpa henti dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” ujarnya.
Menurut Melki, kekuatan UMKM terlihat dari aktivitas ekonomi di berbagai kabupaten dan kota yang tetap dinamis tanpa menunggu kebijakan besar dari pusat.
“Hebatnya, UMKM membuat ekonomi di seluruh NTT tetap berputar. Dari gedung ini kita berdiskusi, tapi di luar sana mereka sudah bekerja dan menggerakkan ekonomi rakyat,” katanya.
Ia menilai keberadaan UMKM memberi dampak berganda bagi perekonomian daerah, memperkuat ketahanan sosial, serta membuka peluang pasar domestik hingga internasional.
“UMKM kita adaptif terhadap perkembangan zaman. Mereka bisa menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Posisi NTT yang strategis sebagai wilayah perbatasan memberi potensi besar untuk mengembangkan produk unggulan,” jelasnya.
Melki berharap dukungan terhadap UMKM tidak berhenti di acara seremonial. “Kalau bisa, sebulan sekali pemerintah dan lembaga keuangan duduk bersama agar pelaku UMKM mudah mengurus kebutuhan usaha mereka. Dengan cara ini, kita wujudkan ekosistem UMKM yang kuat dan produktif di NTT,” tandasnya.
