Lombok Tengah –
Mandalika Hotel Association (MHA), menyoroti maraknya pembangunan vila maupun hunian lainnya di area perbukitan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang menyebabkan banjir terus terjadi belakangan ini.
Para pengusaha hotel dan restoran di Mandalika ini juga mendorong supaya adanya evaluasi tata ruang dari pemerintah daerah (pemda) yang berbasis daya dukung lingkungan, integrasi sistem drainase dari hulu ke hilir, serta percepatan perbaikan infrastruktur yang rentan.
“Kuta Mandalika adalah etalase pariwisata Lombok. Yang dipertaruhkan bukan hanya aktivitas usaha lokal, tetapi reputasi daerah di mata wisatawan dan investor internasional,” kata Ketua MHA, Samsul Bahri kepada , Sabtu (28/2/2026).
Samsul menjelaskan secara umum wisatawan tetap dalam kondisi tenang dan aktivitas perhotelan berjalan normal. Hingga saat ini, kata dia, pembatalan reservasi belum menunjukkan angka yang signifikan.
“Namun kami juga tidak menutup mata bahwa setiap gangguan infrastruktur berpotensi mempengaruhi persepsi terhadap destinasi,” imbuhnya.
Ia menyampaikan pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap isu keselamatan dan aksesibilitas. Samsul menyebut sekali citra destinasi terganggu, proses pemulihannya tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, setiap kejadian harus menjadi perhatian serius bersama.
“Kawasan KEK Mandalika, Lombok NTB selama ini membawa semangat besar tentang Quality and Sustainable Tourism. Bagi kami, konsep keberlanjutan tidak boleh berhenti pada slogan atau promosi semata,” tegasnya.
General Manager JM Hotel ini mengatakan kampanye pariwisata yang berkelanjutan itu tak bisa hanya pada dataran slogan semata. Melainkan harus ada implementasi nyata di lapangan, terutama dalam pengelolaan tata air, pengendalian pembangunan di perbukitan, serta kesiapan infrastruktur dasar, menjadi kunci menjaga kredibilitas branding tersebut.
“Karena pasar global saat ini semakin kritis dan menilai konsistensi antara narasi dan praktik,” tegasnya.
Di sisi lain, MHA pun ikut mencermati adanya percepatan pembangunan di kawasan perbukitan Kuta Mandalika. Ia menyebut, pada prinsipnya pihaknya mendukung investasi dan pertumbuhan. Namun pembangunan harus berjalan seiring dengan pengawasan lingkungan yang ketat.
“Perubahan kontur tanah tanpa manajemen drainase dan konservasi yang terencana dapat meningkatkan risiko aliran permukaan dan membawa dampak langsung ke kawasan usaha di bawahnya. Ini adalah persoalan teknis yang perlu ditangani secara serius dan berbasis kajian ilmiah,” bebernya.
Ia mengatakan, sejauh ini pelaku usaha tidak tinggal diam. Berbagai langkah mitigasi telah dilakukan, mulai dari pembuatan sumur resapan tambahan, optimalisasi drainase internal, hingga koordinasi kolektif pascahujan.
“Namun kami menyadari bahwa persoalan tata air kawasan berskala makro tidak dapat diselesaikan hanya di level usaha. Diperlukan kebijakan struktural dan sinergi lintas sektor,” ungkapnya.
Pihaknya mendorong adanya kebijakan tegas dari pemerintah agar bisa menyeleksi investor yang dapat berinvestasi dan membangun di Mandalika. Hal itu penting baginya agar pengendalian bencana dapat ditekan dari awal.
“Kami tidak ingin setiap musim hujan menjadi siklus masalah yang berulang. Momentum pembangunan ini harus diimbangi dengan tata kelola lingkungan yang kuat agar kepercayaan pasar tetap terjaga,” ungkapnya.
Kuta Mandalika saat ini Samsul berujar, telah menjadi sorotan nasional dan internasional. Dengan begitu, standar pengelolaannya harus lebih tinggi, disiplin, lebih terintegrasi dibanding kawasan lain.
“Semoga peristiwa ini menjadi titik evaluasi bersama demi keberlanjutan pariwisata Lombok ke depan,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menuding pembangunan vila marak di atas bukit menjadi pemicu terjadinya banjir di KEK Mandalika, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Selasa (24/2/2026).
Berdasarkan hasil analisis sementara, Pathul melihat pemicu utama banjir di KEK Mandalika, khususnya di Desa Kuta, karena adanya pendangkalan sedimentasi akibat tanah yang tergerus dari atas bukit. Walhasil, air meluap karena tak mampu ditampung.
“Sedimentasi itu kan (pemicu) kemarin. Kami langsung turun. Kami minta kepada orang-orang yang mempunyai alat berat langsung kami turun,” kata Pathul saat ditemui awak media di Praya, Jumat (27/2/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, terang Pathul, tengah mendata para pemilik bangunan yang sedang dikerjakan di atas bukit KEK Mandalika. Menurutnya, hampir semua bangunan itu belum mengantongi izin dari pemerintah daerah (pemda).
“Gunung-gunung itu kan tanahnya masyarakat, kami tidak tahu sudah menjual ke mana dan kapan dijual. Bule-bule (investor) ini juga tidak minta izin ini. Itu makanya kami mau panggil ini,” imbuh Pathul.
Pathul memerintahkan Staf Ahli Bupati Lombok Tengah untuk mendata para pemilik bangunan di atas bukit KEK Mandalika. Ia mengaku jengkel karena mereka tak mengindahkan surat peringatan (SP) yang telah dikirim pemda.
Di sisi lain, Pathul mengakui situasi ini terjadi karena pesatnya investasi di Lombok Tengah. Hanya saja, Pathul tak mau kecolongan agar tak memicu bencana yang berkepanjangan.
