Denpasar –
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Bali terus menurun dan menjadi yang terendah secara nasional. Penurunan ini juga diikuti oleh tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang kian melandai. Pengeluaran untuk beras, perumahan, hingga rokok menjadi penyumbang terbesar yang memengaruhi angka kemiskinan.
“Ketimpangan makin rendah itu diikuti juga oleh pengurangan kemiskinan. Artinya penduduk miskin juga bisa menikmati kue perekonomian yang tumbuh nanti. Sehingga sebagian dari mereka beberapa keluar dari garis kemiskinan,” ujar Agus Gede Hendrayana Hermawan
Kepala BPS Provinsi Bali, Kamis (5/1/2026).
Berdasarkan data BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025, persentase penduduk miskin di Bali tercatat sebesar 3,42 persen. Angka ini turun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 3,72 persen.
“Jumlah penduduk miskinnya berkuramg dari 173,24 ribu orang menjadi 160,09 ribu orang,” jelasnya.
Capaian 3,42 persen ini menempatkan Bali sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah secara nasional, jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang berada di level 8,25 persen.
Lebih rinci, angka kemiskinan di wilayah perkotaan turun 0,21 persen poin dari Maret 2025. Sementara itu, kemiskinan perdesaan turun 0,53 persen poin.
Dengan garis kemiskinan (GK) sebesar Rp 642.986 per kapita per bulan, Provinsi Bali menyumbang beberapa komoditas yang memberi kontribusi besar terhadap garis kemiskinan, antara lain: beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, kue basah, dan ikan mujair. Sementara, dari kelompok nonmakanan meliputi perumahan, bensin, upacara keagamaan, listrik, pendidikan dan kesehatan.
Sejalan dengan penurunan angka kemiskinan, tingkat ketimpangan pengeluaran di Bali juga mengalami perbaikan. Gini Ratio Provinsi Bali pada September 2025 tercatat sebesar 0,333, turun 0,020 poin dibandingkan Maret 2025.
“Ketimpangan kita juga mengalami penurunan. Ini menggambarkan perbaikan, bahwa ekonomi yang tumbuh mampu dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, termasuk masyarakat bawah,” imbuhnya.
Penurunan ketimpangan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Gini Ratio Perkotaan tercatat sebesar 0,338, sedangkan Gini Ratio Perdesaan sebesar 0,269.
Sementara itu, berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, ketimpangan di Bali masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Hal ini terlihat dari persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah yang mencapai 19,31 persen, yang mana angka di atas 17 persen menunjukkan tingkat pemerataan yang baik.
Ekonomi NTB Tumbuh 12,49 Persen
Sementara itu, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat ekonomi NTB triwulan IV 2025 terhadap triwulan IV 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 12,49 persen secara year on year (y-on-y) atau dari tahun ke tahun.
“Capaian ini menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang sangat kuat, didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi pada beberapa lapangan usaha,” kata Kepala BPS NTB, Wahyudin, saat merilis data di kantornya, Kamis (5/2/2026).
“Ada tiga sektor (dengan kontribusi) share tersebesar terhadap perekonomian NTB, antara lain pertambangan, pertanian dan perdagangan. Peningkatan produksi dan pengolahan di smelter mendorong kenaikan nilai tambah industri, sehingga menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan IV 2025,” sambungnya.
Wahyudin menuturkan ada beberapa poin yang menyebabkan tumbuhnya ekonomi NTB pada triwulan IV 2025. Salah satunya, meningkatnya jumlah penumpang angkutan udara yang menunjukkan tren peningkatan. Jumlah penumpang yang berangkat tercatat sebanyak 336.739 orang, naik 10,69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni 304.219 orang.
“Sementara dari sektor akomodasi, jumlah tamu menginap di hotel juga mengalami pertumbuhan positif. Jumlah tamu hotel pada triwulan IV 2025 mencapai 711.184 orang, meningkat 30,94 persen, dibandingkan triwulan IV 2024, yang tercatat 543.119 orang,” tuturnya.
Di sisi lain, poin lainnya yang menyebabkan tumbuhnya ekonomi NTB pada triwulan IV 2025 ialah realisasi belanja pegawai yang bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten/kota. Dari catatan BPS, realisasi belanja pegawai pada triwulan IV 2025 lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024.
“Realisasi tercatat meningkat dari Rp 2,90 triliun pada triwulan IV 2024, menjadi Rp 3,01 triliun pada triwulan IV 2025. Tak hanya itu, ekspor luar negeri juga mengalami peningkatan signifikan 1,09 juta USD pada dibandingkan triwulan IV 2024, yang tercatat sebesar 24,92 juta USD,” terangnya.
Menurut Wahyudin, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan ialah industri pengolahan, yakni tumbuh sebesar 137,78 persen. Kemudian disusul jasa keuangan dan asuransi (28,12 persen), perdagangan besar dan eceran (12,29 persen), penyedia akomodiasi (11,17 persen), pengadaan listrik dan gas (6,15 persen), jasa lain (5,96 persen), transportasi (5,22 persen), real estate (5,01 persen), pertambangan dan galian (4,85 persen), pengadaan air (4,49 persen).
Adapun lapangan usaha lainnya, antara lain, jasa kesehatan (4,15 persen), jasa perusahaan (3,89 persen), jasa pendidikan (3,80 persen), konstruksi (3,69 persen), administrasi (3,67 persen), pertanian (2,98 persen), dan informasi (2,77 persen).
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tinggi pada triwulan IV 2025 didorong oleh kinerja ekspor barang dan jasa yang mencatat pertumbuhan sangat tinggi sebesar 103,11 persen (y-on-y).
“Ini disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor komoditas pertambangan dan hasil industri pengolahan, khususny dari aktivitas smelter,” ujarnya.
