Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih bakal menggencarkan promosi kawasan persawahan yang mendapat status Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO itu. Promosi pariwisata dilakukan setelah para pengusaha dan petani di Jatiluwih mencabut seng dan plastik di area persawahan tersebut.
“Ini sebagai kabar baik sehingga kami bisa promosikan kembali Jatiluwih ke calon wisatawan, terutama di luar negeri,” kata Manajer DTW Jatiluwih, I Ketut Purna alias Jhon, saat dikonfirmasi infoBali, Selasa (6/1/2026).
Seperti diketahui, para petani di Jatiluwih sebelumnya memasang seng dan membentangkan plastik hitam sebagai bentuk protes terhadap penutupan belasan usaha yang dinilai melanggar tata ruang. Penutupan belasan usaha itu berdasarkan hasil inspeksi mendadak Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali beberapa waktu lalu.
Warga akhirnya mencabut seng yang menghalangi pemandangan kawasan itu seusai Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertemu langsung dengan para petani di Kantor Desa Jatiluwih, Senin (5/1). Petani menyatakan bersedia mencabut seng setelah Pemkab Tabanan mempersilakan warga membuka usaha di area sawah. Asalkan, bangunan usaha menggunakan material ramah lingkungan dan lokasinya tidak mencolok.
Ia berharap kunjungan wisatawan ke Jatiluwih kembali normal. Dengan begitu, kawasan subak tersebut bisa kembali promosikan hingga ke luar negeri. Jhon menyebut polemik lahan dan pemasangan seng di Jatiluwih membuat kunjungan turis ke sana menurun drastis.
“Waktu ada polemik kemarin, kunjungan turun drastis mencapai 80 persen. Mudah-mudahan ke depan tidak ada yang ribut-ribut lagi,” ujar Jhon.
Jhon mengatakan banyak wisatawan dari negara-negara Eropa yang sempat mengurungkan niat berkunjung buntut polemik antara Pansus TRAP DPRD Bali dengan pelaku usaha di Jatiluwih. Terutama wisatawan dari Jerman dan Perancis.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Mereka khawatir akan keselamatan dan mengira ada demo yang luar biasa di sini. Sehingga Jatiluwih dicoret dari daftar kunjungan mereka,” imbuhnya.
Jhon menyebut butuh waktu sekitar enam bulan untuk memulihkan kembali pariwisata di Jatiluwih. Ia menargetkan kunjungan turis mulai normal pada April mendatang.
“Tapi jika nanti polemik ini berlarut-larut hingga bulan April tidak ada kejelasan, saya yakin Jatiluwih akan kosong alias sepi kunjungan sepanjang tahun,” pungkasnya.
DPRD Bali akan memanggil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya dan mengeluarkan rekomendasi soal polemik Jatiluwih pada Kamis (8/1/2026). Salah satu rekomendasinya adalah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Suparta menjelaskan pembentukan UPTD akan mengatur terkait pengawasan dan pengelolaan kawasan Jatiluwih. Selain itu, Pansus TRAP juga merekomendasikan agar tidak ada lagi pembangunan usaha atau sejenisnya di Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Silakan nanti pemerintah Kabupaten Tabanan bentuknya seperti apa,” kata Suparta saat ditemui di DPRD Bali, Senin (5/1/2026).
Selain pembentukan UPTD, Suparta juga merekomendasikan agar Pemkab Tabanan berkomitmen menjaga warisan budaya dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Selain itu, dewan juga meminta agar kesejahteraan para petani turut diperhatikan.
“Ada nanti itu insentif dari pemerintah, mungkin kita bantu pertaniannya. Irigasinya kita bantu insentif, mungkin ada asuransi petani, ada bantu irigasinya, pemasarannya,” imbuh Suparta.
DPRD Bali Segera Panggil Bupati Tabanan
DPRD Bali akan memanggil Bupati Tabanan I Komang Sanjaya dan mengeluarkan rekomendasi soal polemik Jatiluwih pada Kamis (8/1/2026). Salah satu rekomendasinya adalah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali I Made Suparta menjelaskan pembentukan UPTD akan mengatur terkait pengawasan dan pengelolaan kawasan Jatiluwih. Selain itu, Pansus TRAP juga merekomendasikan agar tidak ada lagi pembangunan usaha atau sejenisnya di Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Silakan nanti pemerintah Kabupaten Tabanan bentuknya seperti apa,” kata Suparta saat ditemui di DPRD Bali, Senin (5/1/2026).
Selain pembentukan UPTD, Suparta juga merekomendasikan agar Pemkab Tabanan berkomitmen menjaga warisan budaya dunia yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Selain itu, dewan juga meminta agar kesejahteraan para petani turut diperhatikan.
“Ada nanti itu insentif dari pemerintah, mungkin kita bantu pertaniannya. Irigasinya kita bantu insentif, mungkin ada asuransi petani, ada bantu irigasinya, pemasarannya,” imbuh Suparta.
DPRD Bali Segera Panggil Bupati Tabanan
Related posts:
