Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memaparkan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 saat rapat paripurna DPRD Bali di kantor Gubernur Bali, Senin (16/6/2025).
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta membacakan beberapa realisasi tersebut salah satunya penerimaan pembiayaan. Komponen tersebut direncanakan sebesar Rp 1,17 triliun. Namun, hanya terealisasi sebesar Rp 342,6 miliar.
“Untuk komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 1,17 triliun lebih, tapi terealisasi sebesar Rp 342,65 miliar lebih atau 29,15 persen,” kata Giri Prasta.
Sedangkan, Giri melanjutkan, pengeluaran pembiayaan hampir 100 persen. “Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp 255,91 miliar lebih, terealisasi sebesar Rp 250,46 miliar atau 97,87 persen,” ungkap dia.
Dalam laporan tersebut juga tercatat bahwa pendapatan daerah yang ditargetkan Rp 6,87 triliun dapat terealisasi melampaui target yaitu Rp 7,82 triliun.
“Sementara itu, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 7,79 triliun lebih, dan direalisasikan sebesar Rp 7,29 triliun lebih, setara dengan 93,55 persen,” sambung politikus PDI Perjuangan itu.
Giri menjelaskan dari realisasi anggaran tersebut diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 623,73 miliar, yang terdiri dari berbagai komponen terikat dan tidak terikat.
Selain itu, Giri juga melaporkan arus kas sebagai pergerakan kas selama 2024. Saldo kas awal sebesar Rp 171,48 miliar. Sementara itu, arus kas bersih dari aktivitas laporan mencapai Rp 1,19 triliun.
“Pada sisi lain, aktivitas investasi menunjukkan arus kas negatif sebesar Rp 502,45 miliar lebih, dan aktivitas pendanaan juga mencatat arus kas negatif sebesar Rp 243,46 miliar lebih,” tutur mantan Bupati Badung itu.
Dengan begitu, saldo kas akhir per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 623,73 miliar lebih. Giri menerangkan jika laporan perubahan ekuitas menggambarkan dinamika anggaran sepanjang satu tahun.
“Ekuitas awal sebesar Ro 15,64 triliun lebih, ditambah surplus operasional sebesar Rp 1,97 triliun lebih, dan dampak kumulatif dari perubahan kebijakan atau koreksi kesalahan mendasar sebesar Rp 69,89 miliar lebih, menghasilkan ekuitas akhir sebesar Rp 17,69 triliun lebih,” pungkas Giri.
