Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan segera memanggil para pengusaha Online Travel Agent (OTA) dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali merasa dirugikan lantaran banyak OTA tak membayar pajak seperti Airbnb yang banyak dimanfaatkan turis-turis asing.
Koster mendapat lampu hijau dari Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Koster telah menerima surat dari Menpar agar segera mengundang para pelaku usaha tersebut untuk mengikuti prinsip-prinsip regulasi yang berlaku.
“Sudah diberikan arahan oleh Menteri Pariwisata dan juga pemprov akan mengundang para pelaku ini bersama Kementerian Pariwisata supaya terpadu,” kata Koster di Jayasabha, Denpasar, Minggu (4/1/2026).
Menurutnya, OTA juga memiliki peran secara optimal dalam pembangunan perekonomian daerah, terutama Bali yang menjadi daerah pariwisata.
“Supaya sama-sama dapat manfaat, kalau sekarang kan situ aja yang dapat manfaat kita nggak. Jadi ini yang perlu kita tata harus pelan-pelan memang nggak bisa langsung karena ini kan semuanya sebenarnya punya peran asalkan buatkan koridor yang baik itu,” jelas Koster.
Pergub soal Airbnb
Sebelumnya, Koster diminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) Rosan Perkasa Roeslani untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Airbnb.
“Saya sudah mendapatkan surat dari Menteri Investasi untuk membuat pergub terkait Airbnb,” kata Koster ditemui di Kantor Gubernur Bali, Senin (22/12/2025).
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pemerintah akan bertindak tegas soal akomodasi penginapan tidak berizin. Penginapan atau akomodasi yang tidak memiliki izin akan dihapus dari daftar Online Travel Agent (OTA) mulai tahun depan.
“Menyikapi isu akomodasi tidak berizin di Bali dan beberapa daerah, sejak awal tahun kami melakukan pendataan, pendampingan dan pengawasan. Kami sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif padaPenyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata,” ujar Widiyanti dilansir dari infoTravel dalam jumpa pers akhir tahun di Balairung Soesilo Soedarman Lantai 1, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dorong Turis Berlibur ke Luar Sarbagita
Masih berkaitan dengan akomodasi pariwisata, Pemprov Bali terus mendorong agar wisatawan berlibur di luar kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), seperti Buleleng, Jembrana hingga Bali timur, Karangasem. Sebab, pajak hotel dan restoran (PHR) di kawasan Sarbagita meningkat signifikan setiap tahun dibandingkan daerah lain.
Koster mengatakan upaya itu diiringi dengan infrastruktur atau konektivitas antardaerah yang memadai agar aksesibilitas wisatawan mudah.
“Itu baru bisa kami dorong kalau konektivitasnya sudah baik, infrastruktur dari Bali selatan ke utara, Bali barat ke Bali timur itu bagus baru bisa,” kata Koster di Jayasabha.
Namun, Koster melihat beberapa destinasi wisata, contohnya di Buleleng, sudah banyak dikunjungi wisatawan asing. Hal itu dapat dilihat dari PHR Buleleng meningkat cukup signifikan.
“Arah Bali barat, utara, Bali timur itu hanya segmen wisatawan tertentu yang punya minat khusus. Pemuteran, Gerokgak, itu banyak wisatawan asing dari Eropa yang di situ karena memang suka,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.
Koster berencana melakukan berbagai pembangunan infrastruktur pada 2026. Pembangunan infrastruktur ini, jelas Koster, membutuhkan waktu sehingga baru terlihat pada 2027.
“Kalau itu sudah terbangun saya kira Bali lebih bagus lagi transportasi dan mobilitasnya,” jelas Koster.
Dorong Turis Berlibur ke Luar Sarbagita
Masih berkaitan dengan akomodasi pariwisata, Pemprov Bali terus mendorong agar wisatawan berlibur di luar kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), seperti Buleleng, Jembrana hingga Bali timur, Karangasem. Sebab, pajak hotel dan restoran (PHR) di kawasan Sarbagita meningkat signifikan setiap tahun dibandingkan daerah lain.
Koster mengatakan upaya itu diiringi dengan infrastruktur atau konektivitas antardaerah yang memadai agar aksesibilitas wisatawan mudah.
“Itu baru bisa kami dorong kalau konektivitasnya sudah baik, infrastruktur dari Bali selatan ke utara, Bali barat ke Bali timur itu bagus baru bisa,” kata Koster di Jayasabha.
Namun, Koster melihat beberapa destinasi wisata, contohnya di Buleleng, sudah banyak dikunjungi wisatawan asing. Hal itu dapat dilihat dari PHR Buleleng meningkat cukup signifikan.
“Arah Bali barat, utara, Bali timur itu hanya segmen wisatawan tertentu yang punya minat khusus. Pemuteran, Gerokgak, itu banyak wisatawan asing dari Eropa yang di situ karena memang suka,” ungkap politikus PDI Perjuangan itu.
Koster berencana melakukan berbagai pembangunan infrastruktur pada 2026. Pembangunan infrastruktur ini, jelas Koster, membutuhkan waktu sehingga baru terlihat pada 2027.
“Kalau itu sudah terbangun saya kira Bali lebih bagus lagi transportasi dan mobilitasnya,” jelas Koster.
