Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akan memangkas anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga biaya perjalanan dinas di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan imbas pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp 1,2 triliun.
Pejabat (Pj) Sekda NTB Lalu Moh. Faozal mengatakan proyeksi APBD murni tahun 2026 mencapai Rp 5,3 triliun lebih. Besaran itu turun sebesar Rp 1,2 triliun imbas pemotongan TKD dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Ya Rp 1,2 triliun potongannya ya, gimana coba, turun ya semua daerah lah turun. Kan DKI Jakarta ada pemotongan. Pusat kasih kami pembatasan TKD ini,” kata Faozal di Mataram, Selasa (4/11/2025).
Faozal menyebut keterbatasan fiskal tahun 2026 memerlukan efisiensi anggaran di beberapa belanja rutin. Ada beberapa belanja-belanja yang perlu dilakukan efisiensi untuk menyehatkan APBD 2026.
“Misalnya nanti belanja perjalanan dinas, belanja ATK, belanja-belanja operasional. Kami lakukan seefisien mungkin. Yang penting APBD-nya berkualitas,” ujarnya.
Faozal menambahkan, Pemprov juga akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor untuk menutup kekurangan dana. Selain itu, program pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis (MBG) dan sekolah garuda akan tetap dijalankan, tapi dengan dukungan yang disesuaikan kemampuan daerah.
“Yang sudah di-drive program dengan biayanya, ya daerah sifatnya hanya sebatas melakukan supporting. Seperti makan bergizi gratis itu kan anggaran yang memang dari BGN, Sekolah Rakyat dari Kemensos, kemudian ada sekolah garuda dari Kemdikdasmen. Semua kami lakukan supporting. Tetapi bentuk porsinya sesuai dengan kemampuan kami lah,” tandas dia.
