Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak perlu melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait keberadaan organisasi masyarakat (ormas) pelaku premanisme di Pulau Dewata. Menurutnya, penanganan terhadap ormas semacam itu sudah dilakukan oleh tim justisi.
“Nggak, saya kira kami tidak perlu ngecek ke lapangan karena sudah ada tim justisi dan kami sudah berkoordinasi terus,” kata Giri saat ditemui di kantor Gubernur Bali, Selasa (13/5/2025).
Ia menilai jangan hanya berpikir tentang premanisme saja, tetapi berpikir secara menyeluruh. Jika ada yang melakukan kejahatan di Bali harus ditindak tegas.
“Saya kira tim justisi sudah bagus sekali dan kami sudah koordinasi tiap hari bahkan jam 2 pagi pun kami koordinasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan,” jelas mantan Bupati Badung itu.
Giri menyontohkan di Badung ada satgas patroli yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Badung. Nantinya ada bantuan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
“Yang dikenang oleh kita semua kan perilaku dan perbuatan, itu ya yang penting perilaku dan perbuatan ini baik, bagus, saya kira baik untuk semua,” tutur Giri.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengultimatum keberadaan premanisme berkedok ormas di Pulau Dewata. Ia juga menegaskan penolakan terhadap keberadaan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya pimpinan Rosario de Marshall alias Hercules di Bali.
Koster menyatakan Bali tidak butuh kehadiran ormas-ormas yang menyatakan menjaga keamanan, tetapi melakukan tindakan premanisme. Ia menyebut kehadiran ormas yang demikian akan merusak citra Bali sebagai daerah pariwisata.
“Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan, dan intimidasi masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif,” ujar Koster saat konferensi pers di Denpasar, Senin (12/5/2025).
