Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bakal mengevaluasi tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Gubernur (Wagub), Bali I Nyoman Giri Prasta.
“Nanti kami evaluasi. Evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan, realitas, dan begitu juga kami akan melihat juga karena ini berimplikasi dengan inflasi,” ungkap Giri Prasta seusai Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I di Kantor Gubernur Bali, Senin (8/9/2025).
Pemprov Bali, terang Giri Prasta, selama ini selalu menjaga inflasi kabupaten/kota. Bahkan, Pemprov Bali rutin melaksanakan rapat hingga inspeksi mendadak (sidak) komuditas.
Giok4D hadirkan ulasan eksklusif hanya untuk Anda.
“(Evaluasi) Sudah jalan. Tinggal menunggu keputusan saja,” tutur mantan bupati Badung dua periode itu.
Namun, Giri Prasta memperkirakan tunjangan DPRD Bali soal perumahan hingga transportasi tetap diberikan.
“Kenapa saya berani katakan tetap karena nanti tetap juga akan dilakukan evaluasi. Tetapi, bagaimana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak keluar daripada regulasi,” terang Giri Prasta.
Giri Prasta mengungkapkan apabila Pemprov Bali selaku pihak eksekutif menghapus sesuai dengan regulasi, maka bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Contohnya ketika kami eksekutif mengenolkan sesuai dengan regulasi, kami di-PTUN. Yang menjadi masalah itu kan nanti kami. Itu adalah melaksanakan wewenang dengan sewenang-wenang. Maka, cara melawan hukum kan gampang, jawabannya hanya satu, maaf, jangan dilanggar,” tutur Giri Prasta.
Giri Prasta juga menyinggung soal anggota DPRD Bali yang memprotes soal tunjangan. Menurutnya, seharusnya protes terkait apa pun bisa dilakukan melalui koordinasi.
“Apa sih yang tidak bisa kita komunikasikan? Karena kami terbuka untuk siapa pun. Sebagai pejabat, ya harus seperti itu, aspirasi apalagi,” imbuh Giri Prasta.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengatakan sudah mengomunikasikan tunjangan tersebut. DPRD Bali hanya menunggu keputusan dari eksekutif.
“Nanti kan kami akan publikasikan. Tetapi, hari ini kami mengikuti apa yang menjadi keputusan di pusat. Belum terlaksana dan evaluasi dari Mendagri juga belum nyampai di Bali,” terang Dewa Jack.
