Pemerintah pusat bakal meluncurkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk para pekerja migran Indonesia (PMI) Agustus mendatang. Program ini diharapkan dapat menjamin akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi para PMI setelah mereka kembali dari luar negeri.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram Rudi Suryawan masih menunggu petunjuk teknis terkait pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, sejauh ini belum ada sosialisasi terkait program rumah KPR bagi PMI.
“Kami belum tahu secara rinci seperti apa program ini, tapi kami tetap mendukung. Apalagi ini untuk kesejahteraan PMI. Kami masih menunggu petunjuk teknisnya,” kata Rudi di Mataram, Rabu (9/7/2025).
“Sejauh ini memang belum ada sosialisasi dari pihak terkait tentang program KPR untuk PMI ini. Tapi kalau memang ada dan jadi diterapkan, tentu akan kami koordinasikan,” sambungnya.
Rudi menilai PMI asal Mataram berpotensi besar menjadi sasaran utama program rumah KPR tersebut. Sebab, banyak pekerja migran dari daerah itu yang gajinya habis untuk berutang.
“PMI di Kota Mataram ini rata-rata punya penghasilan yang cukup besar. Bahkan banyak dari mereka sudah punya rumah yang besar-besar. Jadi, program ini potensial untuk lebih mempermudah mereka dalam memiliki rumah,” ujar Rudi.
Menurut Rudi, program KPR subsidi ini juga dapat menjadi solusi bagi PMI yang berencana memiliki rumah. Terlebih, harga tanah maupun rumah terus meningkat setiap tahunnya.
“Kami berharap segera ada kejelasan teknisnya, supaya bisa kami bantu fasilitasi di tingkat lokal,” ucap Rudi.
Diketahui, program rumah KPR ini rencananya akan menyasar 20 ribu unit rumah sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani. Nantinya, pemerintah pusat juga menyiapkan skema kredit usaha rakyat (KUR) perumahan tanpa jaminan dengan plafon maksimal Rp 100 juta dan anggaran awal sebesar Rp 201 miliar yang ditargetkan menjangkau 2.769 debitur.
