Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur mengusulkan dua wilayah untuk lokasi sekolah rakyat (SR). Dua wilayah itu adalah Desa Sakra, Kecamatan Sakra, dan Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lombok Timur, Soeroto, dua lokasi itu dipilih karena merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Lokasi itu adalah bekas Akademi Perawat (Akper) di Sakra dan bangunan Pusat Pelayanan Sosial (PPS) di Lenek.
“Kalau di Kecamatan Lenek itu kan sudah ada bangunan milik pemprov, begitu juga dengan yang Sakra. Saya rasa di sana sudah sesuai kriteria, karena salah satu syaratnya itu harus di atas lahan minimal 5 hektare dan di kedua tempat tersebut sudah lebih dari itu,” jelas Soeroto ketika ditemui infoBali di Pendopo Bupati, Jumat (25/4/2025).
Program sekolah rakyat (SR) itu menyasar anak-anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) supaya dapat mengenyam pendidikan. Di antaranya anak terlantar, yatim piatu, dan anak tidak mampu.
Untuk sumber siswa, Soeroto akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat. Ia juga memastikan anak-anak yang sudah sekolah di sekolah negeri/swasta tidak bisa masuk ke SR agar tidak saling rebutan.
“Kalau yang sudah sekolah ya dilanjutkan di sekolah asalnya, sasaran kami kan bagi yang belum mengenyam sekolah, baik usia SD, SMP, maupun SMA,” ujar Soeroto.
Pemkab Lombok Timur masih koordinasi bersama Pemprov NTB dan pemerintah pusat terkait beroperasinya SR. Yang pasti, untuk biaya operasional SR bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Masih kami koordinasi dan masih tahap pengusulan. Biaya operasionalnya tentu nantinya dari pusat baik untuk bangunan, gaji guru itu nanti dari pusat,” pungkas Soeroto.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem, yang dirancang oleh pemerintah untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas. Program ini berbentuk sekolah berasrama (boarding school) dan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.
