Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah bakal menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Aturan itu dirancang untuk menjaga keberlanjutan lahan produktif di daerah tersebut.
“LP2B ini menjadikan Lombok Tengah sebagai lumbung pangan nasional,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah Muhamad Kamrin kepada infoBali, Rabu (14/5/2025).
Menurut Kamrin, kajian akademik penyusunan Perda LP2B itu sudah rampung. Ia mendorong DPRD Lombok Tengah segera berproses dan membentuk rancangan peraturan daerah (Ranperda).
“Insyaallah tahun 2026 akan mulai dibahas. Kajian akademiknya sudah dibahas juga sudah selesai,” ujarnya.
Kamrin mengatakan luas lahan produktif di Lombok Tengah saat ini mencapai 59,4 ribu hektare. Lahan itu merupakan bagian dari tanah yang menjadi sumber pangan daerah. Pemkab Lombok Tengah juga menyiapkan lokasi keperluan lain seluas 5 ribu hektare.
“Cadangan itu dibolehkan untuk digunakan, cuma harus dikendalikan. Ada yang produktif, ada lahan yang lain,” imbuhnya.
Kamrin menegaskan lahan seluas 5 ribu hektare tersebut juga akan mendapatkan pengawasan yang ketat. Menurutnya, seluruh bangunan atau kegunaan lain yang dilakukan di atas lahan itu harus mengantongi izin untuk mengontrol masifnya alih fungsi lahan.
“Artinya, tidak sembarangan pembangunan itu dan harus melalui kajian,” bebernya.
Kamrin menyebut saat ini banyak daerah yang mementingkan pembangunan, tetapi abai dengan ketahanan pangan. Ia mencontohkan Bali yang sektor pariwisatanya maju, tetapi masih tergantung dengan daerah lain di bidang pangan.
“Kami tidak mau nasib Lombok Tengah sama dengan daerah-daerah lain. Seperti Bali, pariwisata bagus dan daerahnya maju, tapi stok pangannya tergantung daerah lain,” imbuhnya.
Menurut Kamrin, mayoritas penduduk Lombok Tengah saat ini masih menggantung hidupnya pada sektor pertanian. Ia menilai hal itulah yang memicu Pemkab Lombok Tengah agar menjaga lahan produktif.
“Sebagian besar menggantungkan hidupnya melalui pertanian. Sehingga ini untuk menjaga keberlanjutan sumber pendapatan masyarakat,” pungkasnya.
