Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), diprediksi gagal dilaksanakan. Faktor lahan menjadi alasan utama belum dimulainya program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“(Terkait program Sekolah Rakyat) kami belum bicarakan dengan Dewan Pendidikan karena ada persyaratan-persyaratan untuk menentukan itu. Belum bisa kami penuhi, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan,” kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat dikonfirmasi di Mataram, Kamis (22/5/2025).
Sekolah Rakyat rencananya akan mulai beroperasi pada Juli mendatang. Nantinya, sekolah ini akan berkonsep asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“(Nanti) kami coba carikan jalan keluarnya untuk Sekolah Rakyat ini (khususnya pengadaan lahan),” jelas Mohan.
Sebagai informasi, untuk membangun Sekolah Rakyat, pemerintah membutuhkan lahan minimal 5 hektare (ha). Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun sekolah, asrama hingga fasilitas pendukung lainnya, seperti area olahraga, kantin hingga ruang serbaguna.
“Nanti kami coba bagaimana bentuk penyesuaiannyalah, kami pelajari dahulu dan kami konsultasikan juga dengan kondisi kita di sini. Apa jalan keluarnya, terhadap masalah yang hadapi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan itu,” jelas Mohan.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat akan menganggarkan sekitar Rp 2,3 triliun pada angkatan pertama sekolah rakyat dengan sasaran 8.850 siswa. Anggaran ini akan dialokasikan di 100 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah.
