Ni Luh Djelantik Sentil Pemprov Bali Baru Bergerak Usai Dikritik Prabowo

Posted on

Badung

Anggota DPD RI Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik menanggapi respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali seusai dikritik Presiden Prabowo Subianto. Ni Luh Djelantik menilai menilai Gubernur Bali Wayan Koster baru bergerak setelah persoalan sampah di Pulau Dewata disorot langsung Presiden Prabowo.

“Kalau urusan bersih-bersih, anak-anak sekolah itu sudah jauh lebih jago. Tapi tugas seorang kepala daerah adalah memastikan memiliki kebijakan untuk jangka panjang sebagai pemegang anggaran. Salah satunya adalah solusi bagaimana dalam hitungan enam bulan, masalah sampah itu sudah clear,” ujar Ni Luh di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Dhyana Pura, Badung, Jumat (6/2/2026).

Ni Luh mengatakan persoalan sampah di Bali seharusnya ditangani lebih terencana dengan target yang jelas. Ia meyakini masalah sampah di Pulau Dewata dapat diselesaikan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memiliki keberanian dalam mengambil kebijakan.

Menurutnya, Pemprov Bali tidak mampu mengelola sampah secara optimal. Pemprov Bali, dia berujar, seharusnya bekerja sama dengan pihak swasta jika tidak bisa menangani permasalahan sampah.

“Jika tidak bisa mengelola, serahkan kepada swasta. Negara mengeluarkan anggarannya. Berikan kesempatan kepada anak-anak muda yang punya kemampuan di situ dengan segala macam latar belakang pendidikannya,” kata Ni Luh Djelantik.

“Serahkan kepada perusahaan-perusahaan yang bisa menjalankannya dengan prinsip dan integritas,” imbuhnya.

Ni Luh juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat dengan daerah yang menurutnya tidak sejalan. Misalkan terkait penutupan fasilitas pengolahan sampah.

Dia mendorong Pemprov Bali belajar tentang pengelolaan sampah dari negara lain seperti Jepang, Singapura, dan Jerman. Ia mencontohkan penanganan sampah di Tokyo yang sudah diajarkan sejak usia dini.

“Kenapa kita tidak jadikan sekalian saja Bali ini daerah tujuan tempat wisata untuk orang belajar tentang pengolahan sampah? Tapi tidak bisa kemudian diserahkan 100 persen kepada pemerintah yang hari ini sangat gagap dalam menangani urusan sampah. Tidak bisa tong-tong-tong-tong pakai kentongan saja. Tidak bisa dengan jaya-jaya-jaya, tidak bisa,” pungkasnya.