Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penetapan Noel dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK pun mengungkap modus pemerasan pengurusan sertifikat K3 yang melibatkan Noel dan pegawai Kemnaker lainnya. Biaya resmi sertifikat hanya Rp 275 ribu, tetapi perusahaan diminta membayar hingga Rp 6 juta.
Pelaku menggunakan cara memperlama, mempersulit, bahkan menolak menerbitkan sertifikat K3 jika perusahaan tak membayar lebih.
“Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275 ribu. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta, karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih,” terang Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam Konpers Kegiatan Tangkap Tangan Dugaan Pemerasan Terkait Pengurusan Sertifikat K3 di Kemnaker, dikutip dari YouTube KPK, Jumat (22/8/2025), dilansir dari infoFinance.
Dari pengusutan KPK, ada 11 orang yang terlibat dalam praktik pemerasan ini. Mereka terdiri dari 10 pegawai Kemnaker dan Immanuel Ebenezer atau Noel, yang saat itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Noel dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka.
KPK mengungkap praktik pemerasan sertifikat K3 sudah berlangsung sejak 2019 hingga 2025.
“Praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Setyo menyebut total uang yang terkumpul dari praktik ini mencapai Rp 81 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 3 miliar mengalir ke Immanuel pada 2024.
“Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah Rp 81 miliar,” terang Setyo.
Artikel ini telah tayang di infoFinance. Baca selengkapnya
Dari pengusutan KPK, ada 11 orang yang terlibat dalam praktik pemerasan ini. Mereka terdiri dari 10 pegawai Kemnaker dan Immanuel Ebenezer atau Noel, yang saat itu menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Presiden Prabowo Subianto langsung mencopot Noel dari jabatannya usai ditetapkan sebagai tersangka.
KPK mengungkap praktik pemerasan sertifikat K3 sudah berlangsung sejak 2019 hingga 2025.
“Praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Setyo menyebut total uang yang terkumpul dari praktik ini mencapai Rp 81 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 3 miliar mengalir ke Immanuel pada 2024.
“Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah Rp 81 miliar,” terang Setyo.
Artikel ini telah tayang di infoFinance. Baca selengkapnya
