Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 yang menuai kecaman luas belakangan ini. Hanya saja, Pigai tak menyebut secara spesifik mengenai peristiwa kelam itu.
“Saya mau sampaikan kerusuhan 1998 itu peristiwanya ada atau tidak ada? Peristiwanya ada, tapi seperti apa? Itu harus dilihat dari delapan penjuru mata angin. Jadi kalau dibilang peristiwa itu ada nggak, peristiwa huru-hara 1998 itu ada,” kata Pigai seusai menggelar dialog dengan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, peristiwa kisruh 1998 itu benar adanya. Ia menyebut apa yang terjadi pada waktu itu sempat diakui juga oleh Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, dan berdasarkan hasil laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
“Saya sebagai menteri HAM ya, peristiwa ada. Tapi seperti apa harus di lihat dari delapan sudut pandang. Jadi tidak bisa hanya satu sudut pandang. Saya tidak perlu bicara banyak, peristiwanya ada karena Presiden Habibie pernah mengatakan hasil penyelidikan oleh pemerintah juga dicatat,” tegasnya.
Pigai menegaskan pernyatannya bukan hanya untuk kasus pemerkosaan massal semata. Ia memilih untuk buka suara ihwal peristiwa 1998 itu secara utuh.
“Saya hanya bisa menyampaikan bahwa peristiwa itu ada, saya tidak bisa lebih dari itu. Karena sudah ada hasil penyelidikan sudah ada,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran Kementerian HAM saat ini tentu untuk memberikan perhatian terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Ia pun tengah mengusahakan untuk melakukan remedial kepada para penyintas.
“Misalnya, bagaimana memberikan bantuan, menyelesaikan non yudisial sedang kita jalan. Minggu depan kami dari Aceh semua peristiwa HAM masa lalu kamu sudah selesai sedang kita lakukan melalui restorative justice,” benernya.
Eks Aktivis HAM ini menegaskan terkait dengan kisruh dan huru-hara Mei 1998 itu benar adanya. Hal itu sesuai dengan hasil penyelidikan TGPF yang dibentuk pemerintah saat itu.
“Terkait dengan yang tadi, saya hanya menyatakan peristiwanya ada, yang berhak menyampaikan peristiwa ada atau tidak itu adalah Kementerian HAM, ini 1998 ya. Saya tidak bisa bilang secara spesifik ini ada,” pungkasnya.
