Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengumpulkan lurah, camat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) guna membahas megaproyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang didanai Bank Dunia. Pemkot Bima terancam kehilangan dana Rp 300 miliar proyek itu lantaran pembebasan lahan tak kunjung rampung.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bima, Mariamah, mengatakan ia meminta dukungan semua pihak, terutama para lurah, untuk memfasilitasi pembebasan lahan dalam Proyek Ketahanan Banjir Perkotaan Nasional tersebut.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
“Saya meminta lurah agar melaporkan setiap perkembangan secara rutin karena waktu yang tersedia cukup singkat. Pembebasan lahan ini harus dituntaskan sesuai target,” ujar Mariamah saat dikonfirmasi infoBali, Kamis, (4/9/2025).
Tak hanya itu, Mariamah ingin lurah juga masif dan intens melakukan sosialisasi dampak positif proyek NUFReP kepada warga. Keterlibatan dan partisipasi warga juga sangat penting, mengingat Kota Bima sering mengalami banjir.
“Proyek NUFReP ini sangat bermanfaat untuk warga dan daerah, terutama dalam upaya mengantisipasi banjir bandang yang kerap terjadi di Kota Bima,” tegas Mariamah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima, Syarif Rustaman, mengatakan terus mempercepat dan mengenjot persiapan pembebasan lahan di beberapa lokasi prioritas, seperti di Kelurahan Lampe, Penanae, dan Ntobo. Hal ini bertujuan untuk mendukung proyek NUFReP.
Syarif menjelaskan Bappeda Kota Bima akan terus memfasilitasi camat dan lurah dalam proses persiapan lahan di lapangan. Bahkan, setiap Rabu tetap melaporkan progres kepada Wali Kota Bima.
“Semua ini takkan berjalan dengan baik tanpa dukungan langsung dari camat dan lurah,” imbuh Syarif.
Syarif berharap lurah dan camat agar segera turun ke lapangan untuk melakukan penelusuran, melengkapi, dan merapikan data. Sehingga, seluruh rangkaian dan proses yang ditargetkan dapat dituntaskan dalam dua bulan ke depan.
“Jika sudah tuntas semua, pekerjaan dapat selesai pada bulan Oktober 2025,” harap eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima ini.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Agus Purnama, mengatakan Pemkot Bima telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan proyek NUFReP yang didanai Bank Dunia.
“Ada anggarannya bersumber dari APBD Kota Bima 2025. Namun, totalnya pastinya saya tidak ingat,” kata Agus.
Informasi yang dihimpun infoBali, alokasi anggaran untuk pembebasan lahan proyek NUFReP Kota Bima berkisar Rp 15 miliar. Agus mengaku tidak mengetahui detailnya sebab beberapa ruas lahan besarannya berbeda-beda.
“Seperti di ruas sungai Ntobo, anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 6 miliar,” sebut Agus.
Selain menyiapkan anggaran, Agus mengaku juga sudah menyusun rencana kerja pembebasan lahan. Bahkan, pada minggu ketiga September ditargetkan pengukuran peta bidang dapat dilakukan bersama Badan Pertanahan. Lalu, dilanjutkan dengan penertiban peta bidang dan penetapan lokasi pada Oktober.
“Berdasarkan laporan sementara, masih terdapat sejumlah warga terdampak proyek (WTP) di tiga ruas daerah aliran sungai (DAS) yang belum melengkapi berkas,” ungkap Agus.
Agus memerinci, seperti di Kelurahan Jatiwangi, dari 29 WTP baru sembilan berkas yang masuk. Kemudian, di Kelurahan Ule, dari 21 WTP baru ada lima berkas. Sementara di Kelurahan Lampe, dari 51 WTP, yang dinyatakan lengkap sudah 40. Selanjutnya, Kelurahan Kodo terdapat 26 WTP, tetapi belum dilakukan pengukuran.
“Makannya kami optimalkan agar secepatnya bisa tuntas sehingga proyek NUFReP dapat berjalan,” jelas mantan Kepala PUPR Kota Bima ini.
Dana Pembebasan Lahan dari APBD 2025 Capai Rp 15 Miliar
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bima, Agus Purnama, mengatakan Pemkot Bima telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan proyek NUFReP yang didanai Bank Dunia.
“Ada anggarannya bersumber dari APBD Kota Bima 2025. Namun, totalnya pastinya saya tidak ingat,” kata Agus.
Informasi yang dihimpun infoBali, alokasi anggaran untuk pembebasan lahan proyek NUFReP Kota Bima berkisar Rp 15 miliar. Agus mengaku tidak mengetahui detailnya sebab beberapa ruas lahan besarannya berbeda-beda.
“Seperti di ruas sungai Ntobo, anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 6 miliar,” sebut Agus.
Selain menyiapkan anggaran, Agus mengaku juga sudah menyusun rencana kerja pembebasan lahan. Bahkan, pada minggu ketiga September ditargetkan pengukuran peta bidang dapat dilakukan bersama Badan Pertanahan. Lalu, dilanjutkan dengan penertiban peta bidang dan penetapan lokasi pada Oktober.
“Berdasarkan laporan sementara, masih terdapat sejumlah warga terdampak proyek (WTP) di tiga ruas daerah aliran sungai (DAS) yang belum melengkapi berkas,” ungkap Agus.
Agus memerinci, seperti di Kelurahan Jatiwangi, dari 29 WTP baru sembilan berkas yang masuk. Kemudian, di Kelurahan Ule, dari 21 WTP baru ada lima berkas. Sementara di Kelurahan Lampe, dari 51 WTP, yang dinyatakan lengkap sudah 40. Selanjutnya, Kelurahan Kodo terdapat 26 WTP, tetapi belum dilakukan pengukuran.
“Makannya kami optimalkan agar secepatnya bisa tuntas sehingga proyek NUFReP dapat berjalan,” jelas mantan Kepala PUPR Kota Bima ini.
