Mahasiswa asal Pulau Sumbawa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk merekomendasikan pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Desakan itu disampaikan mahasiswa dalam demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis siang (15/5/2025).
Koordinator Lapangan Satu Pemuda Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), Aris Munandar, mengatakan Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu, kata Aris, masyarakat Pulau Sumbawa mendesak pemerintah pusat segera mencabut kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Pulau Sumbawa.
“Kami mendesak gubernur agar bersuara di pusat terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa ini,” tegas Aris saat berorasi.
Menurut Aris, Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah, terbukti adanya PT AMMAN di Sumbawa Barat. “Emas melimpah. Kami bahkan tidur dengan emas,” jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, mengatakan usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sejatinya sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Meski begitu, pembentukan provinsi baru merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami tunggu arah kebijakan itu. Semoga dibuka keran kebijakan itu oleh DPR dan Pemerintah Pusat,” ujar Gita.
Menurut Gita, wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa itu tentu harus dilihat secara selektif oleh pemerintah pusat. Persyaratan-persyaratan pembentukan bisa saja berubah jika moratorium DOB itu dibuka kembali.
“Panitia pembentukan (Provinsi) Pulau Sumbawa masih ada, saya harap semua persyaratan mampu dipenuhi. Siapa tahu sekarang persyaratannya berubah jadi harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan baru itu,” tegas Gita.
Selain wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, wacana pembentukan Kabupaten Lombok Selatan (Kuta Mandalika) juga pernah disuarakan oleh masyarakat wilayah selatan Pulau Lombok. Tetapi, hal itu membutuhkan persyaratan-persyaratan.
“Ada juga keinginan Kabupaten Samawarea pisah dari Kabupaten Sumbawa. Bahkan, Lombok Tengah berencana menghadirkan kabupaten baru, Kabupaten Lombok Selatan,” ujar mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB itu.
Gita percaya, jika pembentukan itu dilakukan, maka pembangunan di daerah baru nanti bisa memaksimalkan potensi sumber daya di sana. “Semakin banyak yang urus, masyarakat makin bagus juga,” ungkap Gita.
Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa dari Pulau Sumbawa berunjuk rasa di kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB, Kamis (15/5/2025). Mereka mendesak pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan mempercepat pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Massa aksi yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan sikap dan menyampaikan aspirasi masyarakat Sumbawa ke pemerintah pusat.
“Kami menantang Gubernur NTB yang baru, Lalu Muhamad Iqbal, apakah berani mengeluarkan pendapatnya untuk mendukung memberikan support pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas Koordinator Lapangan I KP4S, Aris Munandar, dalam orasinya di depan Kantor Gubernur NTB.
