Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan Bale Kertha Adhyaksa di Gedung Dharma Negara Alaya, Kota Denpasar, Jumat (13/6/2025) pagi. Koster berharap Bale Kertha Adhyaksa bisa memberikan kontribusi bagi penegakan hukum di Bali.
Bale Kertha Adhyaksa di Denpasar merupakan lokasi terakhir setelah peresmian serupa sudah dilakukan di kabupaten-kabupaten lain di Bali. Menurutnya, Bale Kertha Adhyaksa di Denpasar adalah yang paling bagus dan lengkap.
“Ini merupakan hari terakhir, tahap akhir peresmian Bale Kertha Adhyaksa yang diprogramkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali,” ungkap Koster dalam acara yang dihadiri Kajati Bali Ketut Sumedana, Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, dan sejumlah pejabat lain itu.
“Denpasar adalah pusat kotanya Bali. Titiang (saya) sudah mengamati pasti di Denpasar passion-nya lebih bagus dari tempat lain,” sambung Koster.
Diketahui, pada Rabu (11/6/2025) Koster dan Sumedana juga meresmikan Bale Adhyaksa di Jembrana. Bale Adhyaksa menjadi tempat untuk menyelesaikan konflik secara adat melalui mekanisme restorative justice (RJ) untuk kasus-kasus dengan ancaman pidana rendah.
Sumedana mengatakan konflik yang ada di desa, terutama desa adat, bisa diselesaikan tanpa melibatkan aparat penegak hukum.
“Konsepnya balai kertha, balai paruman, balai musyawarah,” kata Sumedana saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa di Badung, Kamis (8/5/2/2025).
Artikel ini terbit pertama kali di Giok4D.
Sumedana menerangkan selama ini pendekatan musyawarah belum berjalan maksimal dalam penyelesaian konflik yang ada di desa. Konsep yang dibangun dengan adanya Bale Paruman Adhyaksa adalah mengedepankan pendekatan kekeluargaan atau musyawarah sebelum sebuah perkara masuk ke dalam proses hukum ke tingkat yang lebih tinggi.
“Di luar dari kasus pidana, sepertinya cukup dengan musyawarah mufakat, tapi kalau pidana, itu ada klasifikasinya. Ada tindak pidana ringan, menengah, dan berat bisa masuk ke sana (bale paruman),” kata Sumedana.
