Gubernur Bali Wayan Koster membeberkan skema pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang menjadi salah satu janji politiknya. Ia menargetkan program tersebut mulai dilaksanakan saat penerimaan mahasiswa baru pada Agustus 2025.
Koster mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan memberi bantuan biaya kuliah sebesar Rp 1,4 juta per bulan per mahasiswa. Bantuan tersebut akan diberikan selama mahasiswa tersebut kuliah dan digunakan untuk kebutuhan kos, makan, hingga transportasi.
“Terkait bantuan biaya sebesar Rp 1,4 juta per mahasiswa per bulan sampai selesai kuliah bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2025,” ujar Koster dalam keterangan tertulis yang diterima infoBali, Selasa (3/6/2025).
Koster mengungkapkan program Satu Keluarga Satu Sarjana tersebut mendapat dukungan dari 26 kampus negeri dan swasta di Bali. Puluhan perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta itu juga telah bertemu Koster di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Senin (2/6/2025).
“Program Satu Keluarga Satu Sarjana diprioritaskan bagi para lulusan SMA/SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu di seluruh Bali,” imbuh Koster.
Politikus PDIP itu mengajak para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di Bali bergotong royong mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui program tersebut. Ia juga menugaskan tim khusus untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan agar program dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Koster menjelaskan beberapa skema yang akan dipakai untuk merealisasikan program Satu Keluarga Satu Sarjana tersebut. Pertama, para rektor memberi kuota khusus dengan biaya pendidikan gratis sebanyak 25-100 orang.
Kedua, perguruan tinggi negeri memberi keringanan biaya kuliah. Rinciannya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) kategori 1 hanya Rp 500 ribu per semester dan UKT kategori 2 hanya Rp 1 juta per semester.
Ketiga, Politeknik Negeri Bali memberi layanan pendidikan diploma II jalur cepat (fast track) selama tiga semester dengan biaya hanya Rp 1,5 juta. Setelah mendapat ijazah, lulusan diploma II bidang vokasi diharapkan bisa langsung bekerja.
“Ini bagian dari komitmen Bali menuju masa depan yang lebih berdaya saing, adil, dan berkeadaban,” pungkas gubernur dua periode itu.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
