Komisi II DPR RI mendukung adanya pembangunan tembok batas negara terhadap wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara asing. Termasuk di perbatasan NTT-Timor Leste yang belakangan memanas imbas bentrok warga dua negara.
Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, menjelaskan, komisi II bermitra dengan Mendagri, Kementerian ATR/BPN dan juga Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia dalam penanganan perkara di wilayah batas negara.
Menurutnya, daerah perbatasan harusnya memiliki hak istimewa dibandingkan dengan daerah lain yang tidak berbatasan langsung negara lain.
“Komisi II itu selalu memberikan atensi bahwa daerah-daerah perbatasan itu harus diberikan privilage (hak istimewa) dibandingkan daerah-daerah yang nonperbatasan,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Kupang, Rabu (27/8/2025).
Menurut dia, pembangunan tembok pembatas antarnegara merupakan salah satu langkah kongkret dalam mengantisipasi terjadinya konflik di wilayah perbatasan.
“Kami mendukung, kenapa demikian, karena daerah-daerah perbatasan itu sangat rawan dan potensi terjadinya konflik,” tambah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Terkait kasus Paulus Kaet Oki, warga NTT yang terluka saat ditembak oleh aparat UPF Timor Leste di Desa Imbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), DPR segera meminta penjelasan Kemendagri.
“Kami akan minta penjelasan kepada Kemendagri untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah perbatasan juga berkaitan dengan batas negara,” tegas politikus kelahiran 1988 itu.
Sebelumnya, Kepala Sub Seksi Pengelolaan Informasi Dokumentasi Media (PIDM) Humas Polres TTU, Ipda Markus Wilco Mitang, menjelaskan konflik yang mengakibatkan Paulus tertembak melibatkan 24 warga Dusun Nino, Desa Inbate, TTU, dan tujuh personel UPF bersenjata laras panjang dari Timor Leste.
“Pihak-pihak yang terlibat itu tujuh personel UPF Timor Leste bersenjata laras panjang. Sedangkan warga Indonesia ada 24 orang dari Dusun Nino, Desa Inbate,” ujar Markus.
