Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat kinerja fiskal NTB terus menunjukkan tren positif di tengah dinamika perekonomian nasional dan regional. Hingga Mei 2025, realisasi pendapatan negara di NTB telah mencapai 32,65 persen dari target APBN, sedangkan belanja pemerintah pusat mencapai 36,10 persen dari total alokasi.
“Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1,4 triliun atau 32,65 persen dari target APBN. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp 1,024 triliun atau 28,84 persen dari target APBN,” kata Kepala Kanwil DJPB NTB Ratih Hafsari saat diwawancarai di kantornya, Selasa (24/6/2025).
Ratih menjelaskan, capaian tersebut tidak lepas dari membaiknya aktivitas ekonomi daerah, terutama di sektor perdagangan besar dan eceran serta jasa keuangan yang berkontribusi besar terhadap penerimaan PPN, PPh badan, dan PPh orang pribadi.
“Selain itu, peningkatan aktivitas di sektor jasa keuangan juga berdampak positif bagi penerimaan pajak. Kedua sektor ini menjadi bagian dari tulang punggung penerimaan pajak,” ujarnya.
Ratih menyebutkan, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 48,47 miliar atau 37,5 persen dari target APBN. Bea masuk didorong oleh meningkatnya impor, khususnya untuk kebutuhan peralatan smelter. Sementara itu, bea keluar tetap memberikan kontribusi meski target 2025 nihil.
“Sampai dengan Mei, cukai atas hasil tembakau menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 8,02 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 331,71 miliar atau 53,46 persen dari target. Pendapatan ini dikumpulkan melalui layanan pemerintah, termasuk layanan paspor sebesar Rp 13,51 miliar, layanan administrasi Rp 25,93 miliar, serta sektor pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 150,15 miliar.
“Pendapatan yang telah dikumpulkan ini akan dikembalikan kembali kepada masyarakat melalui belanja negara yang dilakukan pemerintah di daerah,” tutur Ratih.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara di NTB hingga Mei 2025 mencapai Rp 9,9 triliun atau 36,10 persen dari pagu APBN. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2,22 triliun atau 30,01 persen diarahkan ke berbagai sektor, antara lain pendidikan Rp 699 miliar, ekonomi Rp 247 miliar, kesehatan Rp 79 miliar, dan agama Rp 80 miliar.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 7,69 triliun atau 38,35 persen dari pagu. Capaian ini disebut lebih baik dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan alokasi dan membaiknya kinerja pemenuhan syarat salur dari pemerintah daerah.
“Melalui komponen dana bagi hasil, pemerintah pusat telah menyalurkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam Rp 949 miliar serta pemungutan pajak yang dilakukan di NTB Rp 285 miliar,” ujarnya.
Pemerintah juga telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 597 miliar yang diarahkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
“Penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT desa, dukungan program ketahanan pangan dan ketahanan iklim tingkat desa, hingga pengembangan potensi dan keunggulan desa,” sambung Ratih.
Ratih menyampaikan, pemerintah pusat terus menggulirkan berbagai bantuan sosial (bansos) di NTB untuk mendukung masyarakat rentan. Hingga Mei 2025, bantuan pangan non tunai mencapai Rp 301,88 miliar untuk 503 ribu keluarga penerima manfaat, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 222,43 miliar untuk 316 ribu keluarga, bansos atensi YAPI Rp 37,53 miliar kepada 66 ribu penerima, serta BLT dana desa senilai Rp 46,86 miliar.
“Sementara itu, dari sisi pendidikan, pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan sebesar Rp 11,36 miliar kepada mahasiswa yang membutuhkan. Di antaranya di UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram,” tandasnya.
Realisasi belanja APBN juga mencakup rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas sebesar Rp 2,27 miliar.
