Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menemui ratusan mahasiswa seusai menjebol gerbang selatan gedung DPRD NTB, Rabu (27/8/2025). Semua tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan Mahasiswa NTB akan ditandatangani dan dikirim ke pemerintah pusat.
“Kami siap menandatangani semua tuntutan mahasiswa. Kami sampaikan ke pusat,” kata Isvie saat menemui massa aksi di halaman selatan gedung DPRD NTB.
Isvie menegaskan desakan mahasiswa terkait dugaan dana siluman di DPRD NTB sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum (APH). Ia menyerahkan sepenuhan kasus tersebut ke APH.
“Kita semua taat hukum,” ujar politikus Partai Golkar itu.
Soal penolakan kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi, Isvie menyatakan satu suara dengan mahasiswa. Sebagai Ketua IKA Unram, ia mengaku telah menyampaikan hal itu kepada Rektor Unram Prof Bambang Hari Kusumo.
“Saya sudah sampaikan. Tidak ada lagi kenaikan. Insyaallah Rektor Unram mendengar apa yang saya sampaikan. Termasuk juga kami bicara kepada semua rektor. Tapi setiap kami undang tidak ada rektor yang hadir diwakili wakil rektor yang datang,” tegas Isvie.
Mengenai tuntutan mahasiswa terkait dugaan perampasan lahan di KEK Mandalika, Lombok Tengah, Isvie menyebut hal itu akan dibicarakan dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
“Saya akan sampaikan ke Gubernur. Dan kami pastikan semua alokasi dana jelas pro rakyat APBD NTB itu pro rakyat,” katanya.
Isvie mengaku pengelolaan KEK Mandalika merupakan kebijakan nasional. Namun, adanya dugaan perampasan lahan yang dituntut oleh para mahasiswa akan disampaikan dan dibicarakan dengan Gubernur NTB.
“Kebijakan KEK itu di tangan pusat. Soal lahan saya akan bicarakan ke gubernur. Kami minta waktu ketemu gubernur tapi tidak bisa semuanya ikut,” katanya.
Isvie juga memastikan tidak ada kenaikan tunjangan DPRD NTB. Hal itu telah diklarifikasi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.
“Kenaikan tunjangan DPR sudah disampaikan tidak ada kenaikan tunjangan DPR, sudah kita dengar penjelasan Pak Dasco. Soal MGB, kami sampaikan ada evaluasi. Itu ada laporan makanan tidak layak. Makanya ke depan jauh lebih baik. Ini sudah disampaikan ke Presiden Prabowo,” tandas Isvie.
Berikut 12 tuntutan ratusan mahasiswa dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa NTB demo DPRD NTB, antara lain:
1. Batalkan rencana pembangunan Sea Plane dan Glamping di kawasan TNGR Gunung Rinjani.
2. Tolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berpotensi membungkam demokrasi.
3. Hentikan perampasan lahan di bawah proyek strategis nasional seperti di KEK Mandalika
4. Setop swastanisasi pendidikan, bebaskan masyarakat dari kekangan rezim Prabowo-Gibran.
5. Bangun persatuan gerakan rakyat dan lawan rezim anti rakyat.
6. Wujudkan pembentukan hukum yang berkeadilan, ekonomi yang mengabdi kepada rakyat, dan pendidikan yang saintis.
7. Reformasi kebijakan pendidikan, ekonomi dan politik negara NKRI.
8. Tolak kenaikan pajak bumi dan bangunan di NTB yang membebani masyarakat
9. Evaluasi kebijakan MBG di tengah efisensi anggaran.
10. Sahkan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi.
11. DPRD harus menutup Tambang Emas Ilegal di NTB.
12. Usut dana siluman dan meminta agar APH segera ditindaklanjuti aliran dana.
Sebelumnya, ratusan mahasiswa menggeruduk gedung DPRD NTB. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Pantauan infoBali, massa aksi membakar keranda bertuliskan ‘AZAB DPR TIDAK DITERIMA KERANDA’. Mereka juga mengibarkan bendera One Piece, Jolly Roger.
Suasana menjadi ricuh ketika massa aksi dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa NTB merusak gerbang selatan gedung DPRD NTB. Massa mengangkat gerbang dengan lebar sekitar 4 meter itu ke tengah ruas Jalan Udayana, Kota Mataram.
Massa aksi juga sempat melempar botol dan kayu saat polisi berupaya memadamkan api keranda yang dibakar. Mereka lantas merangsek masuk ke halaman gedung dewan.
