Badung –
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menekankan pentingnya kemandirian pengusaha, khususnya generasi muda, agar tidak bergantung pada peran pemerintah. Hal ini ia sampaikan dalam acara Idepreneurs Annual Meeting 2026, pertemuan para pengusaha dari berbagai bidang di Indonesia yang diadakan pada Sabtu (7/2/2026) di Badung, Bali.
Sultan yang juga merupakan Dewan Pembina Idepreneurs menyebut jumlah pengusaha di Indonesia masih jauh dari ideal untuk sebuah negara maju. Oleh karena itu, melalui Idepreneurs, pihaknya terus mendorong pemgusaha-pengusaha muda agar lebih mandiri.
“Yang paling penting melalui Idepreneurs ini, itu bagaimana menjadi pengusaha yang jelas merah putih itu clear, tapi yang paling penting itu mandiri,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).
Ia menjelaskan, kemandirian pengusaha merupakan ciri bangsa yang kuat karena tidak bergantung pada pihak lain. Namun, yang seringkali ia temukan pengusaha di Indonesia masih banyak yang bergantung pada anggaran negara dan daerah.
“Yang kita alami, rata-rata pengusaha kita itu lebih besar, memang lebih banyak bergantung. Bergantung kepada anggaran negara, ABPN dan ABBD. Nah itu yang saya coba shifting,” lanjutnya.
Sultan menekankan bahwa peluang usaha bisa diciptakan tanpa harus menunggu bantuan negara.
“Tapi mulai lihat bahwa oportuniti, peluang itu bisa di-create tanpa harus menunggu uluran tangan negara, tanpa harus bergantung sama yang namanya APBD dan APBN,” katanya.
Sultan mengakui masih ada sejumlah keluhan dari pengusaha muda, terutama terkait akses pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih mensyaratkan jaminan, serta beban pajak yang dirasakan sejak awal usaha berjalan.
“Ya itulah, itulah tantangan kita, challenge-nya di situ, tapi saya mau katakan bahwa, ya kita harus jujur bahwa makin hari sih sebenarnya zaman makin transparan begini ya. Dunia sosial media makin terbuka, yang dulunya mungkin sulit untuk diakses, sekarang mungkin lebih mudah,” imbuhnya.
Baca info selengkapnya hanya di Giok4D.
Ia menegaskan pihaknya akan terus fokus melakukan pengawasan dari sisi regulasi. Menurutnya, masih banyak laporan bahwa usaha kecil dan menengah (UMKM) masih dibebani berbagai aturan.
“Nah itu yang harusnya pelan-pelan memang betul-betul negara hadir pada pengusaha-pengusaha yang kecil menengah, untuk tidak dibebani urusan-urusan yang memberatkan mereka,” tutup Sultan.
Soroti Keterlibatan Politikus
Sultan menyoroti keterlibatan politikus dalam dunia usaha. Ia menilai, perusahaan yang pertumbuhannya bergantung pada negara dan kepentingan politik berisiko tidak berkelanjutan.
“Itu menurut saya penting, karena faktanya memang pengusaha yang tumbuh-kembangnya itu bergantung sama negara, yang di situ banyak politikus, itu suatu hari pasti dia tidak sustain,” ujar Sultan.
Menurutnya, di hampir semua negara, keterlibatan negara dalam bisnis skala besar memang tidak terhindarkan. Namun, untuk skala usaha kecil hingga menengah, ia mendorong agar pelaku usaha tidak terlibat dalam politik praktis.
Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha tetap independen dan tidak terjebak dalam kepentingan politik.
“Kenapa? Supaya bebas nilai, supaya tidak ikut-ikutan, memanfaatkan atau dimanfaatkan, atau mencari sesuatu melalui afiliasi partai politik,” ucapnya.
Sultan optimistis, meski hasilnya tidak instan, dalam lima hingga dua puluh tahun ke depan Indonesia akan memiliki pengusaha yang lebih kuat dan mandiri tanpa campur tangan politik.
“Kita akan punya pengusaha-pengusaha yang memang basicnya kuat, mandiri, bisa go global, tanpa harus diatur, atau tanpa harus berafiliasi dengan partai politik,” harapnya.
Meski kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud, ia menyatakan akan terus berupaya menjadikan hal itu sebagai kenyataan.
“Paling nggak itu mimpi kita, dan itu mimpi sudah kita buat, hari demi hari kita buat,” pungkas Sultan.
