Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berencana membentuk Badan Usaha Milik Transmigrasi (BUMT). Kawasan Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan menjadi pilot project program ini.
“Kami akan bikin detailnya malam ini. Untuk pilot project-nya saya sampaikan rencananya ada di Sumba Timur, di Kawasan transmigrasi Melolo. Tapi ini baru rencana, malam nanti akan kami dudukkan bersama pemerintah daerah dan dunia usaha,” kata Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanegara saat konferensi pers Rapat Kerja Kementerian Transmigrasi di Badung, Senin (28/7/2025).
Iftitah menjelaskan fungsi BUMT untuk mengatur jika lahan milik transmigran tidak diberikan secara pribadi orang per orang.
“Jadi yang diberikan secara pribadi ke orang atau individu-individu orang per orang itu adalah lahan pekarangannya saja, rumah tinggalnya saja atau lahan untuk dibangunkan rumah tinggalnya saja,” ungkapnya.
Selain itu, komisaris atau dewan pengawas BUMT dari pemerintah daerah. Sedangkan, Kementrans sebagai manajemennya. Iftitah memberikan tantangan bagi pengawas BUMT agar tidak perlu digaji. Sebab, jabatan tersebut tidak ofisial.
“Nanti kalau misalkan ada bonus baru, boleh baru boleh diberikan ya bagi-bagi hasil usaha lah kira-kira, dividen. Jadi tidak lagi misalkan belum bekerja sudah minta gaji ya bagaimana itu akan berkembang. Jadi kami sampai dengan sedetail itu yang sedang kita rancang,” pungkas Iftitah.
