Kabupaten Karangasem dipastikan akan menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar sebesar Rp 60 miliar. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung program strategis, terutama perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan air bersih.
Hal itu terungkap dalam rapat DPRD Karangasem bersama eksekutif terkait rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 di ruang rapat Gabungan DPRD Karangasem, Rabu (3/9/2025).
Plt Kepala Bappeda Karangasem I Gusti Bagus Widiantara mengatakan usulan BKK dari tiga daerah dan Pemerintah Provinsi Bali sudah diajukan sejak beberapa bulan lalu. Kabupaten Badung diusulkan sebesar Rp 200 miliar, sedangkan Gianyar dan Denpasar masing-masing Rp 119 miliar.
“Untuk ke Pemerintah Provinsi Bali kami mengusulkan BKK sebesar Rp 300 miliar,” kata Widiantara.
Berdasarkan informasi terakhir, Kabupaten Badung akan menyalurkan BKK Rp 50 miliar, sedangkan Gianyar dan Denpasar masing-masing Rp 5 miliar. Total dana yang akan diterima Karangasem sementara ini sebesar Rp 60 miliar.
“Untuk BKK dari Provinsi belum ada informasi sampai saat ini, kemungkinan masih dalam proses pembahasan, karena BKK ini akan disalurkan pada APBD Induk 2026,” ujar Widiantara.
Dana tersebut akan diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan air bersih. Namun, Widiantara menyebut pihaknya belum menerima rincian detail alokasi dana.
“Semoga nanti seluruh proses penyaluran BKK tersebut berjalan dengan lancar untuk Kabupaten Karangasem sehingga program strategis seperti perbaikan infrastruktur jalan dan masalah air bersih bisa terlaksana dengan baik,” harap Widiantara.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan mekanisme penyaluran BKK akan diprioritaskan untuk enam kabupaten di Bali, yakni Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Masyarakat di enam kabupaten ini disebut akan merasakan dampak langsung BKK dari Badung, Denpasar, Gianyar, dan Pemprov Bali. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra telah menyatakan kesiapan mengalokasikan dana tersebut di hadapan Gubernur Koster.
“Denpasar, Badung, dan Gianyar akan mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan,” ujar Koster.
Dana tersebut akan diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan air bersih. Namun, Widiantara menyebut pihaknya belum menerima rincian detail alokasi dana.
“Semoga nanti seluruh proses penyaluran BKK tersebut berjalan dengan lancar untuk Kabupaten Karangasem sehingga program strategis seperti perbaikan infrastruktur jalan dan masalah air bersih bisa terlaksana dengan baik,” harap Widiantara.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan mekanisme penyaluran BKK akan diprioritaskan untuk enam kabupaten di Bali, yakni Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan.
Masyarakat di enam kabupaten ini disebut akan merasakan dampak langsung BKK dari Badung, Denpasar, Gianyar, dan Pemprov Bali. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra telah menyatakan kesiapan mengalokasikan dana tersebut di hadapan Gubernur Koster.
“Denpasar, Badung, dan Gianyar akan mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, dan Tabanan,” ujar Koster.
