Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Irjen Hadi Gunawan, membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi dugaan beras oplosan dan penimbunan hasil bumi.
Satgas bakal dibentuk seusai Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengusaha penggilingan padi yang diduga mengambil untung terlampau tinggi. Prabowo mengungkapkan hal itu saat meluncurkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih secara daring, Senin (21/7/2025).
Hadi mengatakan satgas yang dibentuk akan menelusuri dugaan beredarnya beras oplosan di ritel-ritel modern di Mataram. Selain itu, akan mengawasi dugaan penimbunan hasil bumi di NTB.
“Kalau ada (beredar beras) oplosan dan ada penimbunan beras laporkan saja, kami akan tindaklanjuti. Intinya program presiden kami dukung,” ujar Hadi di Desa Kekeri, Lombok Barat, Senin (21/7/2025).
Jenderal polisi bintang dua asli Lombok Timur ini mengatakan Polda NTB akan tetap memantau bila ada oknum-oknum yang melakukan penimbunan hasil bumi di NTB. Adanya satgas ini, kata dia, untuk memastikan tidak ada yang memanfaatkan situasi untuk melakukan penumpukan hasil bumi.
“Kami juga akan menyoroti distribusi pupuk. Ini akan diawasi satgas ini nanti,” terang Hadi.
Dilansir infoNews, Presiden Prabowo Subianto geram dengan kelakuan serakah para pengusaha. Menurutnya, belakangan ini banyak sekali perilaku serakah yang dilakukan para pengusaha, bahkan tak jarang pengusaha mengakali peraturan untuk mendapatkan keuntungan.
Dia bilang sudah muncul mazhab ekonomi baru di Indonesia, yaitu Serakahnomics. Pengusaha tak puas mencari keuntungan tanpa mau berbagi dengan pihak lainnya, khususnya masyarakat kecil.
“Ini sudah bukan pengusaha yang benar, ini bukan bisnis, ini bukan entrepreneurship, ini adalah keserakahan. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi, ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal neoliberal, pasar bebas, sosialis ekonomi komando dan sebagainya ini bukan ini lain ini saya beri nama serakahnomics ini adalah serakahnomics,” beber Prabowo dalam Peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).
