Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunung Suryani meminta kejelasan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait penggunaan lahan Kantor Balai Guru Penggerak (BGP) NTB di Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Sekarbela.
“Hasil kesepakatan tadi, kami diberikan kesempatan menggunakan (Kantor BGP NTB). Jadi teman-teman di BGP NTB bisa berkantor di sana, sampai (ada) lahan baru yang bisa dipakai,” kata Nunung saat diwawancarai di Pendopo Wali Kota Mataram, Senin (14/7/2025).
Seperti diketahui, Pemkot Mataram berencana mengambil alih Kantor BGP NTB yang berdiri di atas lahan milik Pemkot. Masa pinjam pakai lahan tersebut berakhir pada Februari lalu.
Nunung menjelaskan pihaknya sedang berupaya menyewa kembali lahan Kantor BGP NTB sambil menunggu lahan baru.
“Sudah ada opsi positif dari pak wali, seperti menggunakan Kantor Dinas Pendidikan sebagai tempat sementara. Atau opsi hibah dari Pemerintah Provinsi, lalu kita dibangunkan gedung baru. Nanti tim teknis kita yang akan mendiskusikan kembali,” ucap Nunung.
Biro Keuangan BMN Dirjen GTK, Triyantoro, menegaskan tidak akan ada skema tukar menukar lahan antara pemerintah pusat dan Pemkot Mataram. Namun, pihaknya tetap membuka opsi agar sewa bangunan dapat berjalan lancar.
“Nanti ada opsi yang tidak melanggar hukum, kita juga sudah singgung antara pusat dan daerah, ndak ada istilah tukar menukar, jadi istilahnya menghibahkan. Jadi kalau kita sudah punya tanah dan bangunan itu, nanti pemkot juga bisa membangun di tanah yang kita punya,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwan Basri menegaskan masa sewa lahan Kantor BGP NTB akan segera berakhir dalam waktu satu minggu.
“Kami minta ini diperpanjang, sampai nanti kami berikan waktu mereka mencari lahan yang bisa dia lakukan, membangun bangunan baru di lahan tersebut,” kata Alwan.
Alwan menambahkan, Pemkot Mataram keberatan jika harus membangun gedung baru di lahan milik Dirjen GTK, mengingat anggaran daerah saat ini dialokasikan untuk proyek besar.
“Kalau kami buatkan gedung, kami nggak bisa. Dari segi anggaran kami nggak bisa, apalagi kantor wali kota dibangun secara bertahap,” tandasnya.
