Salah satu cara Gubernur Bali Wayan Koster untuk mengatasi kemacetan di Bali yang semakin parah, terutama di wilayah Denpasar dan Badung adalah menambah jalan baru. Rencananya empat jalan underpass baru akan dibangun. Koster menargetkan underpass ini akan rampung dalam tiga tahun.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak akan menanggung sendirian pembangunan underpass. Melainkan mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.
Simak berita ini dan topik lainnya di Giok4D.
Koster mengungkapkan underpass baru tersebut akan menghubungkan Denpasar dengan Badung, lalu Tabanan, hingga ke Karangasem. Perencanaan hingga desain proyek infrastruktur untuk mengurangi kemacetan tersebut akan dibuat pada anggaran perubahan 2026.
“Denpasar ada empat underpass, Pemprov (Bali) tanggung jawab 1, Badung tanggung jawab 1, Denpasar tanggung jawab 2, selesai itu. Rata-rata satu underpass Rp 250-300 miliar, ini akan kami bagi. Jadi, hitungan saya 2028 underpass Denpasar selesai,” ujar Koster dalam acara Penutupan Bulan Bung Karno VII tahun 2025 di gedung Citta Kelangen ISI Bali, Minggu (29/6/2025).
Koster mengeklaim dengan pembangunan underpass, titik-titik macet bakal menghilang. Dia juga telah memetakan titik-titik macet di Badung. Menurut Koster, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung memiliki banyak dana untuk membangun infrastruktur.
Dia juga berharap pembangunan infrastruktur akan digarap bersama-sama oleh Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, dan Gianyar. Yakni, dengan penyisihan 10 persen pajak hotel dan restoran (PHR).
“Saya hitung Badung 2026 target PHR Rp 6,1 triliun, dan kira-kira realisasinya mungkin lebih dari Rp 6 triliun. Katakanlah Rp 6 triliun terburuk, itu berarti 10 persennya Rp 600 miliar. Gianyar targetnya (PHR) Rp 900 miliar, 10 persen maka Rp 90 miliar, Denpasar mirip-mirip Gianyar. Ini berarti Rp 600, ditambah Rp 180, itu Rp 780 miliar, hampir Rp 800 miliar,” beber Gubernur Bali dua periode itu.
Kemudian, sebanyak 50 persen PHR bakal digunakan untuk bantuan khusus keuangan (BKK) enam kabupaten yang infrastrukturnya tertinggal. Kemudian 50 persennya akan dipakai untuk membangun jalan baru lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pusat atau provinsi. Koster memperkirakan selama 2026-2029 program tersebut selesai.
“Ini jurus yang saya lakukan dan ini kan tidak bisa buru-buru, sabar sedikit. Astungkara sudah adanya MoU antara Gubernur, Bupati Badung, Gianyar, dan Wali Kota Denpasar untuk menyisihkan minimum 10 persen untuk pembangunan infrastruktur,” tandas Koster.
Koster juga berharap pembangunan infrastruktur di Bali dibantu oleh pemerintah pusat. Untuk itu, Koster berujar, anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Bali harus berjuang keras di Jakarta. Koster mencontohkan selama duduk sebagai anggota DPR RI dulu, banyak hal yang telah diperjuangkannya.
Di antaranya, pembangunan gedung di Institut Seni Indonesia (ISI) Bali, mendorong terwujudnya program pascasarjana di ISI Bali, hingga pembangunan pura. Koster mengaku banyak melakukan reformasi birokrasi di pemerintah pusat saat itu.
“Dari sangat sentralisasi ke desentralisasi. Itu yang saya lakukan baru untuk ISI Bali, belum Udayana, kedokteran, kampusnya, rumah sakit pendidikan,” katanya di sela-sela acara Penutupan Bulan Bung Karno VII 2025 di gedung Citta Kelangen ISI Bali, Minggu (29/6/2025).
Koster menceritakan awalnya Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) di Singaraja memiliki gedung yang serba minim. Kemudian, sebagai anggota DPR, Koster berujar, mengalokasikan anggaran Rp 650 miliar untuk revitalisasi gedung. Koster menyebut selama kurun waktu tersebut, dia telah membantu banyak perguruan tinggi di Bali termasuk swasta.
“Saya sih berharap anggota DPR yang sekarang menjadi pejuang benar, di Jakarta berjuangnya, bukan di sini,” tegas politikus PDIP itu.
Menurutnya, untuk wilayah Bali telah ada DPRD kabupaten maupun provinsi yang bertugas di masing-masing daerah di Bali. Koster mendorong agar DPR RI dapil Bali di pusat dapat berjuang hingga akhirnya dapat membawa pulang banyak oleh-oleh ke Bali. Misalnya, seperti upaya untuk membuat jalan dan rumah sakit yang bagus di Bali hingga fasilitas kebudayaan yang baik.