Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI meninjau tempat tinggal warga terdampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kampung Nelayan, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Senin (5/5/2025). Peninjauan dilakukan untuk mendengar langsung keluhan serta persoalan yang dihadapi masyarakat.
Seusai meninjau permukiman warga, rombongan BAM melanjutkan lawatan ke Kantor ITDC untuk melakukan pertemuan bersama Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, serta perwakilan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, BAM menemukan tiga masalah utama yang dialami warga terdampak proyek KEK Mandalika.
“Hari ini kami datang ke KEK Mandalika karena kami mendapatkan sejumlah informasi bahwa pembangunan Mandalika ini menyisakan persoalan sosial,” ujar Ketua Tim BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah.
Taufiq menyebut persoalan pertama adalah pembebasan lahan yang belum tuntas dan masih memunculkan protes dari warga.
“Yang pertama, soal pembebasan lahan yang ternyata tidak selesai dengan baik. Karena itu masih ada protes-protes dari masyarakat agar pembebasan lahan itu benar-benar bisa dijalankan dengan baik,” jelasnya.
Masalah kedua adalah lokasi relokasi warga yang dinilai terlalu jauh dari pantai, sehingga menyulitkan kehidupan para nelayan.
“Yang kedua, karena masyarakat akhirnya tergusur dari posisi itu. Mereka ada tempat untuk relokasi, akan tetapi tempat relokasi terlalu jauh, empat kilometer dari bibir pantai. Padahal masyarakat nelayan, sehingga ini justru lokasi yang menjadi lokasi relokasi ini tidak efektif sehingga masyarakat malas tinggal di sana,” bebernya.
Persoalan ketiga, lanjut Taufiq, adalah rendahnya serapan tenaga kerja lokal. Hal ini diduga karena keterbatasan kompetensi masyarakat sekitar.
“Kemudian persoalan yang terkait dengan lapangan kerja yang terbuka. Di sini banyak lapangan kerja baru tetapi dari masyarakat sekitar tidak mampu mengisi lowongan itu karena kompetensi mereka tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Taufiq menegaskan persoalan ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun ITDC. BAM pun akan menggelar pertemuan lanjutan untuk mencari solusi terbaik.
“Ini adalah tahap pertama. BAM akan mengundang pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera diselesaikan. Solusi yang ditawarkan bagaimana KEK Mandalika ini bisa menyiapkan lahan agar masyarakat yang terdampak para nelayan itu tidak tergusur tetapi mereka terintegrasi dengan program ITDC. Sehingga insyaallah akan selesai,” pungkasnya.
Sementara itu, ITDC menyatakan telah menyiapkan lahan khusus bagi kampung nelayan terdampak pembangunan KEK Mandalika.
“Jadi kampung nelayan sudah ada di sana. Di master plan di kami sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana kami berkolaborasi untuk menata kampung nelayan ini,” kata GM The Mandalika, Wahyu Nugroho.
Wahyu menegaskan, ITDC tidak bisa bekerja sendiri dalam penataan kampung nelayan tersebut. Ia mengajak pemerintah daerah, baik Pemprov NTB maupun Pemkab Lombok Tengah, untuk ikut terlibat.
“Makanya kami sangat apresiasi adanya kedatangan BAM DPR RI ini. Sehingga seluruh stakeholder ini mampu berkolaborasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan tidak berhenti di kunjungan itu saja. Pihaknya akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan DPR RI untuk merancang konsep penataan yang menyeluruh dan melibatkan masyarakat.
“Kalau kami ini kan harus ada pembicaraan lebih lanjut. Kita perlu konsep yang bottom up ya. Kita tidak bisa ujug-ujug, harus terintegrasi dengan wilayah sekitar,” imbuhnya.
Wahyu juga menyebut lahan yang direncanakan untuk kampung nelayan bukan milik ITDC, sehingga memerlukan kerja sama lintas instansi agar penataan sejalan dengan rencana induk KEK Mandalika.
“Jadi kita menginginkan penataan itu selaras dengan tahapan penataan yang ada di KEK Mandalika. Bisa kami mengkolaborasi program ini. Jadi semakin banyak pihak yang ikut dalam penataan ini maka akan lebih baik. Insyaallah kami sangat menyambut baik,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi rencana program Kampung Nelayan Modern (Kamala) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, program itu menunjukkan perlunya koordinasi lintas sektor agar penataan kampung nelayan tidak lepas dari pengembangan kawasan.
“Oleh karena itu ini membutuhkan penanganan lintas sektoral. Jadi pengembangan itu tetap diselaraskan dengan pengembangan KEK. Karena di sana ada tetap kampung nelayan, di sebelah sana juga kami kembangkan beberapa usaha,” tegasnya.
