Istana merespons usulan pemecatan Budi Gunadi Sadikin dari jabatan Menteri Kesehatan (Menkes). Pemecatan Budi Sadikin diusulkan oleh sejumlah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan telah mendengar aspirasi agar Menkes Budi Sadikin ditendang dari Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
“Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi, kami tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran. Teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025) dilansir dari infoNews.
Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto itu yakin masukan pemecatan Menkes Budi Sadikin didasari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Pria yang akrab disapa Mas Pras itu menyebut telah mempelajari aspirasi tersebut.
“Pasti memberikan masukan itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan kami pemerintah sudah menerima itu, baik secara resmi maupun kami mengikuti dari media massa dan kami mempelajari betul, mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya apa. Nah kami cari jalan keluarnya,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menyambut berbagai catatan terhadap salah satu menteri Prabowo itu. Ia pun mewanti-wanti aspirasi tersebut tidak berdampak pada layanan kesehatan publik. “Karena semua pasti niatnya baik, forum-forum asosiasi teman-teman dokter pasti niatnya baik. Nggak mungkin niatnya tidak baik,” ujar Prasetyo.
“Bahwa ada catatan-catatan mungkin dalam proses-prosesnya yang harus diperbaiki, nah itu ya mari kita komunikasikan, kita perbaiki bersama-sama. Tetapi, yang penting jangan mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan,” imbuh Prasetyo.
Sebelumnya, sejumlah Guru Besar FK Unpad meminta Prabowo mengevaluasi kinerja Menkes Budi Sadikin. Pasalnya, Menkes dinilai mengambil alih secara sepihak pembentukan kolegium baru ‘versi pemerintah’ yang kini tidak lagi berada di bawah organisasi profesi, melainkan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI).
“Ketika negara secara sepihak melemahkan kolegium, mengintervensi universitas, dan memindahkan proses pendidikan dari ruang akademik ke birokrasi, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap etika sosial profesi,” kata guru besar FK Unpad, Endang Sutedja, Senin (19/5/2025).
Endang menilai Budi Sadikin bertindak melampaui kewenangan sebagai pejabat negara yang berfokus di bidang kesehatan. Hal itu dinilai terlihat jelas pascalahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Menkes secara ekspansif mengambil alih fungsi desain dan pengelolaan pendidikan tenaga medis, termasuk pembentukan kolegium versi pemerintah tanpa partisipasi organisasi profesi dan universitas,” sesal para Guru Besar FK Unpad.
Artikel ini telah tayang di infoNews. Baca selengkapnya
