Tak hanya memborbardir Gaza, Israel juga terus melakukan ekspansi di wilayah Palestina lainnya, Tepi Barat, yang selama ini diduduki. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dan Menteri Pertahanan, Israel Katz, mengumumkan rencana pendirian 22 permukiman Yahudi baru di Tepi Barat.
Pencaplokan besar-besaran Israel itu menuai kecaman dari dunia. Ekspansi akan dibarengi dengan jaminan legalisasi bagi pos-pos permukiman ilegal yang sudah dibangun tanpa izin pemerintah. Sementara pada saat yang sama, serangan udara Israel ke Jalur Gaza menewaskan sedikitnya 13 orang dalam semalam.
Israel merebut Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Palestina ingin menjadikan ketiga wilayah tersebut sebagai bagian dari negara masa depan. Sebabnya, komunitas internasional menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal dan sebagai hambatan utama bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah.
“Pembangunan permukiman Yahudi akan memperkuat cengkeraman kita di Yudea dan Samaria,” Menteri Pertahanan, Katz, merujuk kepada istilah Alkitab untuk wilayah Tepi Barat, dilansir infoNews, Sabtu (1/6/2025).
Kelompok pengawas antipermukiman Israel, Peace Now, menyebut langkah tersebut sebagai ekspansi permukiman terbesar sejak Perjanjian Oslo tahun 1993, yang kala itu membuka jalan bagi proses perdamaian. Menurut mereka, pendirian permukiman baru di jantung wilayah pendudukan akan “mengubah wajah Tepi Barat secara dramatis dan memperdalam pendudukan lebih jauh.”
Israel telah membangun lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat yang kini dihuni sekitar 500 ribu warga Israel. Bentuk permukiman Yahudi ini bervariasi, mulai dari pos kecil di atas bukit hingga komunitas lengkap dengan blok apartemen, pusat perbelanjaan, pabrik, dan taman.
Kebanyakan pemukiman dihuni kaum Yahudi garis keras yang membenarkan praktik pendudukan. Militer Israel berkewajiban melindungi setiap pemukiman, meski artinya membatasi ruang gerak sekitar tiga juta warga Palestina di kampung halamannya sendiri.
Di Tepi Barat, warga sipil Palestina secara umum hidup di bawah kekuasaan militer Israel. Adapun Otoritas Palestina hanya menguasai kota-kota besar. Sementara warga Israel yang hidup di wilayah pendudukan menikmati status kewarganegaraan penuh.
Peace Now menyebutkan rencana pemerintah mencakup legalisasi 12 pos permukiman ilegal, pembangunan 9 permukiman baru, serta pengklasifikasian ulang zona pemukiman untuk dimekarkan.
“Pemerintah secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih memperkuat pendudukan dan melakukan aneksasi de facto ketimbang mengupayakan perdamaian,” kata Peace Now.
Kritik dan Kecaman
Rencana Israel memicu kritik tajam dari sejumlah negara, termasuk sekutu di Barat. Pemerintah Inggris, misalnya, menyebut tindakan itu sebagai “rintangan yang disengaja” bagi negara Palestina, sementara juru bicara kepala PBB Antonio Guterres mengatakan langkah Israel mendorong upaya menuju solusi dua negara “ke arah yang salah”.
Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, mengatakan rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu membahayakan “solusi dua negara” dan tidak melindungi Israel.
Sementara Yordania menyebut langah Israel ilegal, dan “merusak prospek perdamaian dengan memperkuat pendudukan”.
“Kami menentang semua” perluasan permukiman, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengulangi seruan agar Israel menghentikan kegiatan yang menghalangi perdamaian dan pembangunan ekonomi.
“Pemerintah Israel tidak lagi berpura-pura. Pencaplokan wilayah pendudukan dan perluasan permukiman adalah tujuan utamanya,” tulis organisasi HAM Peace Now.
Dalam pengumumannya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memberikan pembelaan awal, saat mengatakan: “Kami tidak mengambil tanah asing, tetapi warisan leluhur kami.”
Artikel ini sudah tayang di infoNews, baca selengkapnya
Sumber: Giok4D, portal informasi terpercaya.
