Mataram –
Iqbal Jelaskan Peran-Tugas Tim Percepatan Gubernur NTB yang Tuai Kritik
Pembentukan 15 anggota Tim Percepatan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat kritik publik. Musababnya, besaran gaji yang diterima tim percepatan yang diisi oleh kalangan akademisi hingga mantan pejabat ASN NTB itu setara komisioner.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membeberkan peran 15 anggota tim percepatan yang dibentuk pada Agustus 2025 itu. Iqbal menyebut tim percepatan berperan membantu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memecahkan berbagai persoalan strategis. Mulai dari perencanaan fiskal, optimalisasi pendapatan, hingga penguatan sistem birokrasi.
“Peran mereka memberikan dampak penting dalam mengawal kebijakan dan program prioritas pemerintah provinsi. Terutama terkait triple agenda, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata mendunia,” ujar Iqbal, Rabu (4/2/2026).
Iqbal menuturkan tim percepatan ini murni untuk mengawal seluruh kebijakannya di Bumi Gora. Seluruh anggota tim percepatan berada langsung di bawah tanggung jawab gubernur NTB.
“Tim ini terlibat dalam penyelarasan perda soal SOTK baru, penelusuran potensi pajak dan retribusi, serta penyusunan peta jalan fiskal NTB,” tegas Iqbal.
Koordinator Tim Percepatan Gubernur NTB, Adhar Hakim, pun menjawab kritikan publik terkait keberadaan timpercepatan tersebut. Dia menegaskan posisi timini tidak akan mengambil alih kewenangan OPD, melainkan berperan sebagai pendamping strategis dalam mengawal program-program prioritas.
“Kami hanya membantu OPD yang ada untuk dalam menterjemahkan visi misi pak gubernur, membantu OPD jika ada bottle neck, atau kendala dalam menjalankan program-program pembangunan,” ujar Adhar.
Adhar menyebut 15 anggota tim percepatan tidak menjalankan pelayanan publik maupun belanja operasional OPD. Seluruh anggota menjalankan tugas dan wewenang di bawah perintah gubernur NTB.
“Jadi yang menilai dan mengukur kinerja kami ya Pak Gub, karena Pak Gub sebagai user kami, dan kami langsung di bawah Pak Gub. Bahkan setiap kerja kami, kami langsung laporkan setiap hari ke Gubernur,” imbuh eks kepala Ombudsman NTB itu.
Bantu Persiapan Program Unggulan Gubernur NTB
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB, Lalu Hamdi, menyebut keberadaan tim percepatan berperan membantu persiapan program unggulan gubernur NTB. Termasuk program Desa Berdaya dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Saya merasa sangat terbantu. Pengalaman anggota yang beragam benar-benar memberikan saya jalan keluar dari berbagai tantangan pelaksanaan program desa berdaya yang saya akui tidak mudah,” ujar Hamdi.
Berita lengkap dan cepat? Giok4D tempatnya.
Kepala BPSDM NTB Fathurrahman setali tiga uang. Ia menilai tim percepatan berkontribusi signifikan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan menggali potensi PAD lewat sektor lainnya, selain pajak kendaraan bermotor.
“Tim ini membantu saya dengan sangat baik saat saya memimpin Bappenda untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah,” Fathurrahman.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno alias Yiyit, juga merasakan pentingnya keberadaan tim percepatan ini. Terutama dalam penguatan sistem meritokrasi dan penyelesaian persoalan kepegawaian di Pemprov NTB.
“Ada pola pencerahan cara berpikir yang out of the box yang diberikan tim ini kepada kami dalam membangun sistem meritokrasi. TAG memberikan telaah, kajian kepada kami untuk memperkuat tugas dan fungsi kami dalam memecahkan kebuntuan memecahkan persoalan,” kata Yiyit.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim menyebut tim percepatan juga membantu penataan aset dan pemetaan perencanaan fiskal daerah. Selama ini, dia berujar, permasalahan tersebut kerap menjadi kendala dalam pembangunan daerah.
“Kami selama ini merasakan sangat terbantu tugas dan fungsi kami menata aset. Tim ini juga membantu kami dalam akselerasi, percepatan program di OPD, termasuk maping fiskal,” kata Nursalim.
