Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal akan membuka seleksi terbuka untuk delapan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Jabatan kepala dinas dijabat Plt antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Ahsanul Khalik mengatakan Pemprov NTB akan membentuk tim panitia seleksi (Pansel) mencari pejabat untuk mengisi delapan jabatan kepala OPD lowong.
“Tim pansel ini pekan ini akan diumumkan. Nanti 20 hari kerja pendaftaran untuk kepala OPD lowong,” kata Khalik via telepon, Senin (12/1/2026).
Gubernur Iqbal, Khalik berujar, menargetkan seluruh jabatan kepala OPD yang masih dijabat Plt ini sudah terisi pada pekan kedua Februari 2026.
Khalik mengatakan untuk lima pejabat eselon II yang turun jabatan atau diberikan demosi dipastikan tidak bisa mengikuti pansel yang dibuka pada pekan ini.
“Tidak bisa ikut seleksi. Pak Gubernur memberikan kesempatan satu tahun untuk menunjukkan kinerjanya. Nanti setelah satu tahun silakan ikut,” tegas.
Khalik menargetkan seluruh dinas yang terdampak Perda Nomor 5 tahun 2025 tentang struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) baru.
“Paling lambat semua dinas terisi itu pertengahan bulan Februari 2026 ya,” ujar Khalik.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budi Prayitno mengatakan perda SOTK baru Pemprov NTB mulai berlaku pada 2 Januari 2026 ini. Untuk pelaksanaan seleksi 8 kepala OPD lowong ditargetkan dibuka dalam waktu dekat.
“Lebih cepat lebih bagus ya, kalau pansel itu seyogyanya kita berharap Januari sudah mulai Pansel,” ujarnya.
Selain delapan jabatan strategis, masih ada empat posisi wakil direktur RSUD NTB yang belum juga diisi. Pengisian rencananya dilakukan sekaligus dengan delapan jabatan kepala OPD tersebut.
Yiyit sapaan Prayitno pengisian Kepala OPD saat SOTK baru mulai diterapkan bersamaan dengan tuntasnya seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif. Sehingga, Pemprov bisa berlari dalam mencapai visi-misi yang telah tertuang dalam RPJMD.
“Terget Pak Gub sebelum bulan puasa kita sudah tidak lagi jabatan Plt,” ucapnya.
Lima pejabat esleon II yang kena demosi adalah Najamuddin Amy yang semula menjabat Kepala Biro Perekonomian NTB kini turun menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BPSDM NTB. Selanjutnya, ada staf ahli Gubernur, Subhan Hasan yang kini menjabat sebagai Kabid di Dinas Sosial dan PPA.
Muhammad Taufieq Hidayat yang semula Kepala Biro Organisasi NTB kini sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Nuryanti eks Kepala Dinas Perindustrian, kini menjabat Kepala Bidang Deposit Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Hairul Akbar yang semula menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan Disnakeswan NTB.
