Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal membantah penundaan mutasi besar-besaran pejabat tinggi pratama aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB karena faktor politis. Sebelumnya, kabar ini santer beredar.
“Tidak ada masalah politis dan sebagainya di balik penundaan itu, ini semata-mata karena masalah administratif, dan (penundaan) itu adalah keputusan gubernur. Saya mengiyakan bahwa ada mutasi, tapi ternyata ada prosedur yang kurang, makanya saya putuskan untuk dibatalkan,” ujar Iqbal saat diwawancarai di ruangannya, Sabtu (26/4/2025).
Iqbal menjelaskan penundaan mutasi itu bertujuan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. “Karena dampaknya besar kalau kami lakukan tidak sesuai prosedur, nanti ada yang nggak bisa naik pangkatnya,” imbuhnya.
Terkait draft undangan mutasi yang sudah tersebar, Iqbal membenarkan. Namun, dia berujar, undangan itu sebenarnya belum diedarkan kepada para pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB. Iqbal menduga undangan yang tersebar ke publik merupakan undangan tidak resmi.
“Kalau yang tidak resmi mungkin (beredar), tapi (kami pastikan) undangan resmi belum beredar, karena itu kami tahan jangan dikeluarkan dulu sebelum ada kepastian. Begitu sore, kami langsung sampaikan bahwa kita tunda (mutasi), meskipun malam harinya persyaratan yang kami tunggu sudah keluar semua,” beber mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Turki itu.
Sebelumnya, mutasi besar-besaran pejabat eselon II dijadwalkan pada Jumat (25/4/2025). Namun, setelah dicek ulang, ada satu persyaratan yang belum selesai. Iqbal menegaskan penundaan tersebut merupakan komitmennya dalam pengelolaan SDM yang harus benar-benar tunduk dan sesuai dengan aturan nasional.
Dia mengatakan Pemprov NTB tidak ingin salah mengambil sikap dalam persoalan mutasi pejabat. Ini mengingat beberapa waktu lalu, Pemprov NTB kerap mendapatkan teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN).
“Kita banyak dapat teguran dari KSN sebelumnya, (baik itu) dalam tata cara mutasi, demosi dan sebagainya. Kami nggak mau memperbaiki kesalahan dengan membuat kesalahan baru. Jadi komitmen saya dari awal nggak boleh ada prosedur yang salah,” tutur Iqbal.
Dia memastikan jadwal mutasi pejabat tinggi pratama segera dilakukan dalam waktu dekat, karena semua prosedur telah lengkap. Diperkirakan, mutasi dilakukan pekan depan.
“Saya tegaskan sekali lagi bahwa penundaan ini tidak ada kaitannya dengan orang yang menghambat, tidak kaitannya dengan intervensi. Kami semua solid untuk segera melakukan rotasi, ini hanya perputaran yang tepat supaya orang yang tepat (berada) di tempat yang tepat,” tandas Iqbal.
