Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusung tema ‘Gerak Cepat, NTB Hebat’. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengajak segenap warga NTB untuk bergerak cepat membangun Bumi Gora.
“Tema ini mencerminkan semangat baru kita bahwa pembangunan tidak boleh berjalan biasa-biasa saja di Bumi Gora. Kita harus cepat, tepat, dan berdampak,” kata Iqbal saat pidato HUT ke-67 NTB dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di kantor Gubernur NTB, Mataram, Selasa (16/12/2025).
Iqbal ingin memastikan setiap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB benar-benar menyentuh masyarakat. Menurutnya, tema itu juga sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia.
“Tema ini sejalan dengan triple agenda NTB Makmur Mendunia, yaitu kemiskinan ekstrem nol, ketahanan pangan yang kuat, dan pariwisata mendunia,” imbuhnya.
Iqbal menyebut dukungan dari DPRD NTB turut membantu realisasi program-program Pemprov NTB. Dia bakal menyampaikan capaian program dalam 10 bulan terakhir memimpin NTB bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri saat acara syukuran HUT ke-67 Provinsi NTB pada Rabu (17/12/2025).
Menurut Iqbal, perbedaan partai bukanlah hambatan dalam membangun NTB. Ia menyebut hal itu juga selaras dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk berkonsolidasi di tengah perbedaan.
“Saya sangat memahami bahwa DPRD adalah rumah politik dari warna-warna yang berbeda. Setiap partai datang dengan platform yang berbeda. Setiap partai politik juga memiliki kepentingan elektoral yang berbeda,” kata Iqbal.
“Saya yakin semua partai politik juga ingin melihat rakyat tersenyum. Mari kita melakukan rekonsolidasi, menyatukan langkah kita bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membuat rakyat tersenyum,” imbuh Dubes Indonesia untuk Turki itu.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mendukung kebijakan Pemprov NTB dalam upaya memberantas kemiskinan di desa-desa di NTB. Najmul mengatakan program unggulan Desa Berdaya perlu melibatkan peran pemerintah kabupaten/kota.
“Kami di Lombok Utara, setiap desa itu daerah pariwisata. Kami berharap pemerintah provinsi bisa berembuk memajukan desa dan pariwisata di desa,” kata Najmul.
Menurut Najmul, program Desa Berdaya itu harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota di NTB. Dia pun menyinggung angka kemiskinan tertinggi NTB berada di Lombok Utara.
Najmul mendorong Pemprov NTB untuk menggulirkan program rumah layak huni bagi warga Lombok Utara. Dia menilai tingginya angka kemiskinan di Lombok Utara karena masih banyak warga yang tidak memiliki hunian layak.
“Harapan kami pemerintah provinsi bisa turun intervensi program pembangunan rumah layak huni ini,” tandas Najmul.
Menurut Iqbal, perbedaan partai bukanlah hambatan dalam membangun NTB. Ia menyebut hal itu juga selaras dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk berkonsolidasi di tengah perbedaan.
“Saya sangat memahami bahwa DPRD adalah rumah politik dari warna-warna yang berbeda. Setiap partai datang dengan platform yang berbeda. Setiap partai politik juga memiliki kepentingan elektoral yang berbeda,” kata Iqbal.
“Saya yakin semua partai politik juga ingin melihat rakyat tersenyum. Mari kita melakukan rekonsolidasi, menyatukan langkah kita bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membuat rakyat tersenyum,” imbuh Dubes Indonesia untuk Turki itu.
Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mendukung kebijakan Pemprov NTB dalam upaya memberantas kemiskinan di desa-desa di NTB. Najmul mengatakan program unggulan Desa Berdaya perlu melibatkan peran pemerintah kabupaten/kota.
“Kami di Lombok Utara, setiap desa itu daerah pariwisata. Kami berharap pemerintah provinsi bisa berembuk memajukan desa dan pariwisata di desa,” kata Najmul.
Menurut Najmul, program Desa Berdaya itu harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota di NTB. Dia pun menyinggung angka kemiskinan tertinggi NTB berada di Lombok Utara.
Najmul mendorong Pemprov NTB untuk menggulirkan program rumah layak huni bagi warga Lombok Utara. Dia menilai tingginya angka kemiskinan di Lombok Utara karena masih banyak warga yang tidak memiliki hunian layak.
“Harapan kami pemerintah provinsi bisa turun intervensi program pembangunan rumah layak huni ini,” tandas Najmul.
