Pemerintah pusat hingga kini belum membangun hunian tetap (huntap) bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Padahal, erupsi yang terjadi sejak akhir 2024 itu memaksa ribuan warga mengungsi.
Saat itu, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Sosial bergerak cepat menangani keadaan darurat tersebut. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II (BP3KP NT II), Hamdan Pare, mengungkap kendala utama pembangunan huntap adalah akses jalan menuju lokasi.
“Alasannya, karena titik ke lokasi yang ditunjuk membutuhkan akses jalan masuk. Sehingga ada alat transportasi dan tenaga yang bisa dimobilisasi ke titik lokasi tersebut,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II (BP3KP NT II) Hamdan Pare, Selasa (19/8/2025).
Menurut Hamdan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur belum menyelesaikan pekerjaan jalan masuk tersebut. Jalan masuk ke lokasi pembangunan huntap tersebut sepanjang kurang lebih 6,5 kilometer (km) dan telah rampung dibangun sepanjang 6 km.
“Nanti kalau jalan yang merupakan akses mobilisasi tersebut sudah selesai barulah akan dilaksanakan kegiatan pembangunan di titik lokasi tersebut,” jelasnya.
Untuk pembangunan akses jalan tersebut, BP3KP NT II bekerja sama dengan Balai Jalan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Jalan. Jika Pemkab Flotim sudah membuka jalan akses menuju titik lokasi itu maka pekerjaan akhir bisa dilakukan.
“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut setelah jalan akses selesai. Sampai sekarang sudah ditunjuk penyedia daruratnya jadi mereka baru bekerja sampai pengiriman material di Larantuka,” kata Hamdan.
Hamdan merinci material untuk pembangunan 386 unit rumah sudah tersedia di Larantuka. Perencanaan tahap pertama sudah dilaksanakan. Khusus untuk titik lokasi di Nuboleto, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, kurang lebih 12,9 hektare akan dibangun sekitar 244 rumah.
“Kalau lahan memungkinkan bisa saja jumlah rumahnya berubah. Perencanaan kami itu sekitar 244 unit rumah. Tapi BNPB sudah tangani secara mandiri. Perencanaan pembangunan jumlah unit rumah sesuai lokasi yang ditetapkan Pemda. Luas kavling 120 M2 per/unit rumah,” jelas Hamdan.
Selain akses jalan, BP3KP NT II juga mengalami kendala terkait anggaran. Hingga saat ini, belum ada anggaran yang diserap karena belum ada kegiatan di lapangan.
“Yang pasti komitmen negara terhadap persoalan masyarakat akan segera ditangani. Kami sementara membangun komunikasi dengan kementerian untuk pelaksanaan kegiatan tersebut,” pungkas Hamdan.
Untuk diketahui, pembangunan 244 rumah dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan dikerjakan oleh PT Indah Karya. Untuk tahap pertama akan dibangun 244 rumah di atas lahan seluas 12,9 hektare dengan anggaran yang diusulkan mencapai Rp 250 miliar.
